TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas menanggapi rencana pemerintah memberlakukan skema jam kerja baru yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS bisa libur di hari Jumat.

Politikus PKB ini mendukung rencana pemerintah tersebut, sejauh target kerja tercapai dan pelayanan masyarakat tidak terbengkalai. Sehingga tidak membuat ASN makan gaji buta.

"Jangan sampai kerja empat hari tapi target kerja dan pelayanan masyarakat terbengkalai. Kalau itu yang terjadi itu sama saja pemerintah memfasilitasi ASN untuk “magabut” alias makan gaji buta," ujar pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu kepada Tribunnews.com, Rabu (4/12/2019).

Untuk itu perlu sistem pengawasan yang ketat untuk memastikan tercapainya target-target kerja ASN.

Baca: Pemain Persib Dituding Sengaja Lakukan Gol Bunuh Diri Lawan Persela Michael Essien Beri Komentar

Baca: Jika Ingin Dipercaya Publik, Ombudsman Diminta Berani Panggil Staf Khusus Jokowi

"Yang harus diperhatikan adalah pengawasan atas target yang menjadi beban pekerjaan ASN harus benar-benar diperketat," jelas Gus Yaqut.

Usulan PNS Libur Hari Jumat Tidak Cerdas

Anggota Komisi II DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tak setuju wacana penambahan hari libur aparatur sipil negeri (ASN) di hari Jumat.

Menurutnya usulan tersebut tidak cerdas dan tidak produktif.

Sama halnya dengan lontaran isu pemangkasan eselon 3 dan 4.yang membuat kementerian gemuk.

"Dalam memahami reformasi birokrasi, usul saya pemerintah cerdas sedikit kenapa," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Mardani mengingatkan kinerja PNS terfokus untuk mengabdi kepada negara.

Misalnya melayani masyarakat, membuat program dan inovasi, yang difokuskan untuk membangun negeri.

Target yang harus mereka capai adalah pembangunan berkelanjutan dalam berbagai bidang.

Mardani meminta agar pemerintah tidak perlu melempar isu yang tidak jelas.