TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum terpilih periode 2019-2024 pada Rabu malam, (4/12/2019).

Juru bicara Munas Golkar Christina Aryani mengatakan bahwa tugas utama partai Golkar ke depan adalah mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Salah satunya rencana pemerintah menerbitkan Omnibus law.

“Menjaga dan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tentu saja menjadi agenda utama, khususnya untuk mensukseskan program omnibus law di bidang cipta lapangan kerja serta perpajakan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini akan menjadi fokus jangka pendek partai kami ke depan,” katanya di Lokasi Munas Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, (5/12/2019).

Baca: Profil Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang Terpilih jadi Ketua Umum Golkar Periode 2019-2024

Peserta Munas kata Christina menyerhan sepenuhnya kepada Airlangga dalam menyusun kepengurusan serta mengatur ulang komposisi Alat Kelengkapan Dewan, termasuk untuk mengakomodir berbagai elemen di partai Golkar.

“Tentu saja kami percayakan pada Ketua Umum bisa memutuskan yang terbaik. Sidang komisi pagi ini juga akan mengangkat apakah Ketua Umum akan menjalankan fungsi sebagai formatur tunggal atau sebagai ketua formatur dengan dibantu beberapa formatur lainnya,” tuturnya.

Menurutnya Munas golkar kali ini merupakan pembelajaran politik yang baik.

Baca: Airlangga Hartanto Jadi Ketum Golkar, Ketua DPP Sebut Pemilihan Dilakukan Sesuai Mekanisme

Seluruh kader mengedapankan persatuan partai di atas kepentingan kelompok. Hal ini menjadi modal kekuatan ke depan untuk membawa Golkar pada kemenangan, baik pada pilkada 2020 maupun pemilu 2024 yang akan datang.

“Proses ini juga menjadi pendidikan politik yang sangat baik diberikan partai Golkar pada seluruh kader dan masyarakat Indonesia betapa musyawarah mufakat yang adalah cirikhas demokrasi pancasila benar-benar dipraktekan oleh Partai Golkar,” pungkasnya.