TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid menekankan pada peran perempuan sebagai pilar penting demokrasi yang inklusif.

Penekanan itu disampaikan Meutya Hafid saat menutup Bali Democracy Forum (BDF) XII tahun 2019 di Bali, Jumat (6/12/2019).

“Keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi hidup komunitas suatu masyarakat dan menjadi bagian penting bagi integritas demokrasi. Peran perempuan tersebut mendukung ketahanan demokrasi suatu negara,” ujarnya.

Baca: Komisi I DPR Sebut Kehadiran 5 Pejabat Negara di Papua Jelang HUT OPM untuk Buktikan Kondisi Aman

Menurut Meutya Hafid, untuk itu, diperlukan peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses demokratisasi sebagai langkah penerapan inklusivitas demokrasi.

"Peningkatan keterlibatan tersebut memerlukan perspektif dari perempuan," ujarnya.

Selain itu, Meutya Hafid juga menyebut beberapa tantangan demokrasi saat ini.

Seperti halnya, ketimpangan ekonomi dapat mempengaruhi pandangan publik tentang demokrasi, polarisasi politik mendorong pelanggaran norma utama demokrasi, manipulasi media sosial yang dapat merusak diskusi yang demokratis, serta kemunduran secara demokratis oleh sejumlah pengusung demokrasi.

Sebelumnya, Bali Democracy Forum XII tahun 2019 dibuka oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno P.L. Marsudi (5/12) dihadiri oleh 461 orang perwakilan 91 negara dan 7 organisasi internasional.

BDF XII tahun 2019 mengusung tema Demokrasi yang Inklusif, dan pada 6 Desember 2019 ditutup oleh Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid.