TRIBUNEWS.COM - Usulan PBNU untuk mengembalikan pemilihan presiden ke MPR menuai kontroversi dari banyak pihak.

Satu di antara adalah Ahli Hukum Tata Negara, Feri Amsari.

Feri Amsari menilai wacana pemilihan presiden ke MPR ini dapat digunakan oleh politisi dengan memanfaatkan ulama untuk menyampaikan kepentingan politiknya.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Feri Amsari dalam acara Dua Arah yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube KompasTV, Jumat (6/12/2019).

Baca: Soal Usulan Presiden Dipilih MPR, Pengamat: Ada 2 Pilihan, Tidak Stabil atau Jadi Diktator

Baca: Soal Presiden Dipilih MPR, Maman Imanulhaq Sebut Jadi Wacana yang Terus Disosialisasikan

Kepentingan politik yang dimaksud Feri Amsari adalah memudahkan urusan politik para politisi.

"Jad begini, kalau pemilu langsung itu melibatkan rakyat sebagaimana pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat," terang Feri Amsari.

Daulat artinya menentukan semuanya ada ditangan rakyat, termasuk soal siapa yang akan jadi presiden.

Serta siapa yang akan menjadi anggota legislatif.

Feri Amsari kemudian menyinggung soal biaya pemilu langsung yang tinggi menjadi alasan munculnya wacana presiden dipilih MPR.

"Kalau high coast lebih mahal legislatig, nggak usah aja pemilihan legislatif," jelas Feri.

Menurut Feri Amsari pemilihan langsung penting karena menggambarkan representasi publik, sehingga tetap dilakukan.

"Cuma problematika politiknya begini, walaupun high coastnya luar biasa digelontorkan untuk memastikan kemenangan kalau rakyat yang memilih belum tentu uang yang banyak menentukan pilihan," paparnya.

Lebih lanjut, Feri Amsari menjelaskan soal pengalaman empiris di masa lalu yang pernah menggunakan mekanisme pemilihan presiden oleh MPR.

"Berbeda dengan di MPR ada 711 kursi, kalau uang bisa mengendalikan kursi akan begitu mudah seseoarng menjadi presiden," ungkap Feri.