TRIBUNNEWS.COM - Sejak kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson yang menjerat Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Ari Askhara terkuak, muncul berbagai kasus lain.

Ternyata jika ditelisik lebih jauh, sepak terjang Ari Askhara selama menjabat sebagai Dirut Garuda menemui banyak permasalahan.

Dilansir Kontan.co.id, sebelum di Garuda Indonesia, Ari Askhara tercatat sebagai Dirut Pelindo III sejak 4 Mei 2017.

Di Garuda Indonesia, Ari Askhara bukanlah wajah baru.

Ari diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sebelum menjadi Dirut Garuda.

Namun sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda pada September 2018, Ari Askhara menjadi dirut di Garuda setahun lebih.

Selama jadi Ari menjabat dirut, sejumlah kasus menimpa Garuda Indonesia dibawah kepemimpinannya.

Seperti dugaan duopoli Garuda Indonesia dengan Lion Air dan juga rangkap jabatan direktur Garuda Indonesia.

Tak hanya itu, ada juga persoalan Garuda diduga memonopoli umroh.

Serta kasus laporan keuangan Garuda Indonesia yang merugi.

Tidak hanya kasus-kasus berat yang menimpa Garuda Indonesia, permasalahan hubungan industrialpun terjadi dibawah pimpinan Ari.

Ketua Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI), Zaenal Muttaqin membeberkan soal kepemimpinan Ari Askhara.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber di program Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, Jumat (6/12/2019).

Zaenal menyebutkan, sejak awal Garuda Indonesia dipimpin oleh Ari Askhara, ada kebijakan aneh yang diterapkan.

"Saya melihat dari awal kepemimpinan beliau memang ada hal-hal yang terlihat aneh di kebijakannya," ujarnya.

Lalu Zaenal pun menceritakan contoh kebijakan aneh yang dilakukan Ari Askhara, seperti perombakan jabatan yang tak sesuai aturan.

"Contoh di awal itu dilakukan perombakan jabatan yang tidak sesuai aturan yang diatur sebelumnya, seperti di karyawan darat mereka yang sudah menjabat puluhan tahun itu bisa di rolling secara mudah," tuturnya menjelaskan.

Menurutnya, perombakan jabatan sudah memiliki aturan tersendiri, namun Ari Askhara tidak menerapkannya.

"Harusnya kita punya aturan itu, bagaimana aturan seseorang itu ditempatkan misal di luar negeri maupun di dalam negeri itu ada aturannya."

"Begitu juga di awak kabin, itu (Ari Askhara) begitu mudahnya mereka menggantikan seseorang, menunjuk seseorang untuk menjabat di perusahaan," jelas Zaenal.

Iapun memberikan contoh perombakan jabatan yang tak sesuai bidang keahliannya.

"Contoh teman-teman kami yang tidak tahu tentang persoalan catering, itu ditunjuk ke catering menjadi Vice President (VP) di Associate Customer Service (ACS)," ujar Zaenal.

Menurut Zaenal kebijakan Ari Askhara kerap tidak sesuai.

Ia memisalkan, apa yang diucapkan Ari, itu sudah menjadi aturan.

"Kebijakan itulah yang tidak sesuai dengan peraturan, artinya apa yang diucapkan itu menjadi peraturan, apa yang disebutkan itu menjadi aturan," tutur Zaenal.

Bahkan Zaenal mencontohkan langsung yang terjadi saat ada sharing session internal perusahaan.

"Contohnya pada saat sharing session, teman kami yang usianya sudah 36 tahun kemudian dia meminta kepada pak Ari untuk dilanjutkan menjadi 46 tahun, itu pada hari itu juga jadi 46 tahun," ucap Zaenal.

Zaenal menegaskan gaya memimpin Ari Askhara bisa dibandingkan seperti kerajaan.

"Artinya kan orang-orang seperti ini memimpin gaya-gaya kerajaan, negara, atau perusahaan publik?"

"Itu dari awal sesuatu yang aneh bagi kami," pungkas Zaenal.

Tidak hanya kebijakan aneh saja yang kerapkali diterima, menurut Zaenal ia merasa hak awak kabin untuk berorganisasi diabaikan.

"Kemudian kami juga merasa diabaikannya hak berserikat dan hak berorganisasi kami, sejak 2019 saat kepemimpinan beliau," ujarnya.

Sampai-sampai Zaenal masuk dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karena diabaikan.

"Pada bulan Juli kami minta untuk perundingan perjanjian kerjasama itu diabaikan sampai saat ini kami masuk ke PHI," ujar Zaenal.

Dalam kasus yang membuat Ari Askhara dipecat, Zaenal mengatakan tidak begitu fokus akan hal itu.

Karena menurutnya ia mengurusi konteks yang berhubungan dengan industrial.

"Kalau untuk kasus itu (penyelundupan harley davidson) saya kurang fokus yah, karena fokus kami tidak kesitu."

"Karena wilayah kompetensi kami adalah terkait dengan kegiatan hubungan industrial," ujarnya saat ditanya mengenai kasus Harley.

Zaenal menegaskan, apapun yang dilakukan oleh pimpinan diluar konteks industrial, IKAGI tidak menyoroti akan hal itu.

"Karena kita sebagai mitra konteksnya hubungan industrial, tapi diluar dari itu bukan bidang kami untuk menyoroti itu."

"Jadi apapun yang dilakukan sepanjang bukan hubungan industrial kami hilang komunikasi akan hal itu, tetapi kalau industrial kami paham," ujarnya.

(Tribunnews.com/Maliana)(Kontan.co.id/Titis Nurdiana)