Ia mengatakan cara yang bisa digunakan untuk mengawal adalah melaporkan jika ada indikasi kecurangan dalam proses pencalonan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca: Rakernas PAN Ricuh, Gerindra Pastikan Tidak Akan Ikut Campur

"Kan nanti ada Bawaslu, kalau ada kecurangan dilaporkan ke Bawaslu, ada Panwas di kecamatan dilaksanakan saja itu tugas-tugas penyelenggara Pemilu di bidang pengawasan," katanya.

Ia menilai, majunya Gibran dalam Pilwalkot Solo bukanlah nepotisme karena Gibran tidak ditunjuk untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan melainkan ikut berkontestasi dalam pemilihan tersebut.

"Beda halnya dengan mas Gibran diangkat jadi Menteri atau jadi kepala badan atau jadi komisaris, itu kita challange, bisa jadi sebagai bentuk nepotisme. Tapi kalau mas Gibran mengikuti kompetisi yang namanya Pilkada ya menurut saya itu hak semua warga negara," kata Habiburokhman.

Baca: Setelah Gibran dan Bobby, Kaesang Tertarik, Jokowi Bangun Dinasti Politik? Ini Kata Ayah Jan Ethes

Ketika ditanya apakah Partai Gerindra tidak takut akan adanya dinasti politik dari keluarga Jokowi dengan majunya Gibran dalam Pilkada Solo, ia mengatakan proses pemilihan kepala daerah bukanlah hal mudah.

"Kalau jabatannya adalah jabatan yang ditunjuk nah kita bisa duga keras itu nepotisme. Tapi kalau jabatannya dipilih itu tidak gampang. Biarpun anak presiden ikut pemilu, mau seleksi partai kemudian dimasyatakat tidak gampang. Beliau harus berjuang sendiri itu," kata Habiburokman.