Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019, Senin (9/12/2019)

Peringatan Hakordia 2019 dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan mengusung tema 'Bersama Melawan Korupsi, Mewujudkan Indonesia maju'.

Baca: Sandiaga Uno Minta Ari Askhara Jangan Dihancurkan Habis-habisan, KPK hingga ICW Tanggapi Kasusnya

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan perjalanan KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia belum selesai, perlu ada sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak.

"Pada dasarnya peringatan hari ini mengingatkan kita bahwa perjalanan kita untuk membarantas korupsi belum selesai. Oleh karena itu kita perlu bekerjasama untuk memberantas korupsi," ujar Agus Raharjo.

Dalam perjalanannya, Agus Rahardjo berujar secara perlahan indeks korupsi di Indonesia membaik.

Walaupun begitu, KPK berusaha untuk mempertahankan tren tersebut .

"Dalam perjalanan kami alhamdulillah walaupun pelan indeks korupsi kita membaik, terakhir nilainya 38. Kita berharap tren itu bisa kita pertahankan," ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutan, Agus Rahardjo menyampaikan permohonan maaf sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatannya selama 4 tahun.

Agus mengatakan, apa yang dilakukannya selama menjabat semata-mata dalam mengemban tugas pemberantasan korupsi di Indonesia untuk menciptakan negara Indonesia yang sejahtera

"Saya menyampaikan pimpinan yang telah menjabat selama 4 tahun ini akan meletakkan jabatannya. Mohon maaf kalo ada kesalahan, sifatnya bukan personal, pasti ada tugas untuk meleksanakan. Mudah-mudahan, cita-cita menciptakan negara yang sejahtera bisa di wujudkan," ujar Agus.

Baca: Tahun Ini Presiden Jokowi Tidak Akan Hadiri Hari Anti Korupsi di KPK

Agus Rahardjo merupakan ketua KPK yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 21 Desember 2015 sesuai keputusan Presiden nomor 133/P/2015 dengan masa bakti 2015-2019.

Agus merupakan orang pertama yang menjabat sebagai ketua KPK tanpa latar belakang pendidikan formal hukum maupun pengalaman di lembaga penegakan hukum.