Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Bantah Adanya Politik Dinasti, Gibran Rakabuming Raka: Saya Ingin Berkontribusi untuk Kota Kelahiran

Gibran Rakabuming membantah pencalonan dirinya menjadi Wali Kota Solo merupakan politik dinasti.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Fathul Amanah
zoom-in Bantah Adanya Politik Dinasti, Gibran Rakabuming Raka: Saya Ingin Berkontribusi untuk Kota Kelahiran
Tangkap Layar YouTube Kompas TV
Gibran Rakabuming Raka akan mencalokan diri menjadi wali kota Solo 2020 dan mendaftar pada 12 Desember 2019. 

TRIBUNNEWS.COM - Putra Sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming membantah pencalonan dirinya menjadi Wali Kota Solo merupakan politik dinasti

Ia menegaskan, pencalonannya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2020 adalah upayanya berkontribusi untuk kota kelahiran.

"Saya hanya ingin sedikit menyumbangkan diri saya untuk kota kelahiran saya itu saja," ungkapnya dilansir YouTube Kompas TV, Sabtu (7/12/2019).

Ketika ditanya cita-citanya untuk Kota Solo, Gibran enggan menjawab dan akan mengungkapkan hal itu ketika masa kampanye. 

"Itu nanti bisa saya jelaskan jika sudah memasuki masa-masa kampanye," ujarnya. 

Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menanggapi majunya menantu Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution dan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurutnya majunya Bobby dan Gibran adalah bukti adanya nepotisme.

BACA JUGA : PDIP Pastikan Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Tidak Akan Mendapat Perlakuan Khusus

Berita Rekomendasi

Ia menambahkan jika nepotisme merupakan suatu kemunduran bagi demokrasi Indonesia. 

"Saya tidak ingin judgement. Semua orang berhak, tapi sikap saya nepotisme itu adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Rabu (4/12/2019).

Pendapat dari Mardani Ali Sera ini disanggah oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari.

M Qodari mengatakan jika definisi nepotisme yang diterima secara umum adalah memilih saudara di luar kemampuannya. 

Menurutnya nepotisme lebih mudah dituding untuk jabatan yang sifatnya ditunjuk.

Ia memberikan contoh ketika zaman Presiden Soeharto.

"Misalnya Pak Harto dulu tahun 1997 mengangkat Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial," ungkapnya dilansir YouTube Kompas TV, Rabu (4/12/2019).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas