TRIBUNNEWS.COM - Di Hari Antikorupsi Sedunia pada 2019 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi Kantor KPK pada Senin (9/12/2019).

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani memberikan 'wejangannya' di Hari Antikorupsi Sedunia.

Wanita yang bernama lengkap Sri Mulyani Indrawati itu menilai banyak sekali celah untuk melakukan tindakan korupsi.

Terlebih lagi di instansi kementerian yang berhubungan dengan sektor penerimaan negara.

Risiko korupsi ia sebut masih tinggi, meski pemerintah telah menyesuaikan gaji dan tunjangan kinerja PNS.

Kemungkinan tindak korupsi juga masih sangat mungkin dilakukan jika seseorang tersebut tidak memiliki integritas.

Sri Mulyani pun mencontohkan satu di antara sektor yang rentan yakni di Ditjen Pajak.

"Contohnya ada di KPP Ditjen Pajak. Kalau Anda berhubungan dengan wajib pajak, bagian pemeriksaan itu menjadi salah satu yang vurnerable (rentan)," ujarnya yang dikutip dari Kompas.com.

Sri Mulyani juga menyinggung para oknum yang mungkin sampai digaji hingga triliunan pun bisa saja tergoda.

"Mau digaji berapapun kalau digoda dengan miliaran dan triliunan, kan enggak ada (gaji sebesar itu). Bahkan yang namanya menteri saja gajinya miliaran kan enggak ada," ujar wanita berkacamata tersebut.

Ia bahkan mengatakan dengan tegas PNS di jajaran Kementerian Keuangan memang harus memiliki integritas.

Selain itu menurutnya, peran institusi juga penting dalam melawan tindak pidana korupsi.

Seperti melindungi pihak-pihak yang memiliki jabatan dengan wewenang dan nilai yang besar.

Peran instansi adalah agar para PNS tidak melakukan tindakan korupsi, bukannya justru diawasi atau dicurigai.

"Kalau ngomong cukup atau enggak cukup itu masalah tamak atau enggak tamak aja gitu,"

"Integritas itu penting, oleh karena itu kami selalu tetap waspada, karena kami dihadapkan pada situasi yang setiap hari memang bisa memberikan godaan (korupsi)," ujarnya.

Sri Mulyani pun ikut memberi wejangan kepada KPK sebagai institusi yang berkaitan secara langsung menindak koruptor.

Ia berharap agar KPK sebagai institusi pencegahan dan penindakan korupsi juga memiliki nilai integritas yang sama.

Ia mengatakan tidak ingin KPK dianggap sebagai ancaman.

Tetapi sebagai institusi yang ikut menjaga agar para ASN terhindar dari korupsi.

Sebab dirinya percaya hampir seluruh ASN dan pejabat publik memiliki niatan yang baik.

"Saya percaya mungkin 95 persen ASN itu baik, bahkan 97,5 persen,"

"Sementara yang jelek benar, yang betul-betul punya niat jahat itu sedikit,"

"Jadi kita harus memenangkan yang besar ini. Dan mereka harus percaya 'sistem jagain saya, karena sebetulnya saya memang ingin jadi orang baik, menjadi pejabat baik'," ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyani memang sosok yang jarang bahkan tidak pernah tercium akan tindak pidana korupsi.

Seperti yang dilansir Tribunstyle.com, dirinya sudah menjadi Menteri Keuangan sejak 2005.

Pada periode 2005-2010, Sri Mulyani telah menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Lantas pada tahun 2016, Perempuan yang lahir pada 26 Agustus 1962 tersebut diberi mandat Presiden Jokowi untuk kembali menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.

Sri Mulyani mendamping Jokowi sebagai Menkeu hingga akhir jabatan di 2019.

Masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua kalinya, perempuan yang lahir di Lampung tersebut kembali dipercaya menempati posisi yang sama.

Tidak hanya paham diluar kepala akan urusan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani juga ikut membawa harum nama Indonesia sebagai satu di antara wanita paling berpengaruh menurut Forbes.

Ia terpilih menjadi Wanita Paling Berpengaruh ke-23 di dunia versi Majalah Forbes pada 2008.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menempati peringkat ke-2 sebagai wanita paling berpengaruh di Indonesia versi majalah Globe Asia pada 2007.

Bahkan Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia pada 2006 oleh Emerging Markets.

(Tribunnews.com/Maliana/Yuliana Kusuma Dewi)(Kompas.com/Mutia Fauzia)