Besarnya anggaran tersebut dipertanyakan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo.

Menurutnya, ada anggaran yang memiliki nilai lumayan fantastis.

"Untuk pembelian komputer kapabilitas data analitik, satu unit itu Rp 60 miliar, plus ada tambahan lagi sembilan unit apa saya lihat, itu sekitar Rp 60 miliar juga. Jadi total Rp 120 miliar," ujar Anthony.

Hal tersebut disampaikan Anthony dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 antara Komisi C DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (5/12/2019), yang Tribunnews kutip dari Kompas.com.

BPRD DKI Jakarta pun diminta untuk menjelaskan detail rencana pembelian komputer tersebut.

"Tolong dijelaskan, saya enggak berani nuduh dulu," tuturnya.

Anthony meminta BPRD DKI membandingkan dengan perangkat komputer milik Kementerian Keuangan untuk mengelola data pajak.

"Perbandingan dengan nasional itu bagaimana. Jangan sampai nasional saja enggak pakai alat segini, tapi Jakarta pakai alat yang satu unitnya Rp 60 miliar," ucap Anthony.

BPRD DKI juga diminta menjelaskan manfaat yang akan didapat pemerintah jika alat tersebut digunakan.

"Kalau sudah beli alat ini, maka bisa jadi nambah berapa PAD (pendapatan asli daerah)," ujarnya.

Anthony juga menegaskan jangan sampai pengeluaran nominal fantastis untuk hasil yang belum pasti.

Dilihat dari laman resmi apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer yang dimaksud Anthony terdiri dari pembelian satu unit komputer beserta perlengkapannya.

Rencana anggaran tersebut tertuang pada Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah.

Kegiatan yang diajukan adalah Peningkatan Kapabilutas Data Analytic dan Manajemen Resiko.