TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Nasdem Taufik Basari membantah apabila partainya tak setuju dengan hukuman mati pada koruptor. Namun, Taufik menginginkan adanya hukuman pidana secara restoratif dan bukan atributif.

"Bukan (tak setuju), bukan gitu. Jadi kita ingin mengedepankan agar keadilan restoratif lah yang kita terapkan dalam proses pemidanaan hukum pidana dan pemidanaan ke depan," ujar Taufik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Anggota Komisi III DPR tersebut menjelaskan pemidanaan saat ini sudah modern dan bersifat restoratif yakni memperbaiki keadaan, korban, dan pelaku.

Baca: Mahfud MD Sebut Pemerintah Serius Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor, Tapi . . .

Sementara, proses pemidanaan yang masih bersifat atributif yakni penghukuman dengan alasan ingin membalas orang yang melakukan tindakan tersebut.

Oleh karenanya, hukuman mati tak akan membuat para pelaku berkesempatan memperbaiki diri dalam proses pemidanaan.

"Nah yang jadi problem dalam hukuman mati ini adalah kita tidak punya kesempatan untuk memperbaiki si pelaku, mau kejahatannya apapun itu," kata dia.

Baca: Tiru Tiongkok, Indonesia Dapat Terapkan Hukuman Mati kepada Koruptor

"Efek jera tidak melulu diukur berdasarkan mematikan pelaku. Yang menimbulkan efek jera adalah penegakan hukum yang konsisten, dimana setiap terjadinya peristiwa hukum, pelanggaran hukum, ada penegakan hukumnya dan itu berjalan," imbuhnya.

Taufik pun menilai ini bukan persoalan hukuman mati atau tidak. Namun harus dilihat bagaimana konsistensi penegakan hukum dapat menimbulkan efek jera.

Baca: Terdengar Garing Dukungan Presiden Jokowi Terhadap Wacana Hukuman Mati Koruptor

"Yang penting itu ada penegakkan hukum. Penegakkan hukum dilakukan secara profesional dan konsisten kita lakukan, itu yang menimbulkan efek jera," tandasnya.