TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peringatan acara Hati Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019. 

Pengamat politik Ujang Komarudin menyayangkan ketidakhadiran Jokowi. Menurutnya, hal tersebut dapat berimbas pada pandangan publik terhadap Jokowi. 

"Sayang sekali Jokowi sebagai presiden tidak hadir. Dan jangan salahkan publik jika menilai Jokowi sebagai presiden yang tidak konsisten dalam pemberantasan korupsi," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (10/12/2019). 

Baca: Nasdem Bela Jokowi yang Utus Wapres Maruf Amin di Acara Hari Antikorupsi

Ia mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut seharusnya hadir untuk memberikan bukti atas komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia kepada masyarakat. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review tersebut juga menilai kehadiran Jokowi dapat menjadi jawaban atas keraguan publik terhadap skema pemberantasan korupsi. 

"Publik kan masih ragu dengan skema pemberantasan korupsi di republik ini. Karena terkait revisi UU KPK yang melemahkan dan membunuh KPK, juga kasus penyiraman air keras pada Novel Baswedan," kata dia. 

"Harusnya dijawab oleh Jokowi dengan hadir di KPK untuk memberi spirit dan dukungan dalam pemberantasan korupsi," imbuh Ujang. 

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengkonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo tak akan memenuhi undangan KPK dalam peringatan acara Hakordia 2019, dibGedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Febri menyebut Presiden Jokowi akan diwakili oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam kedatangannya ke KPK.

"Untuk teragendakan wapres ya," kata Febri, Senin (9/12/2019).

Sementara itu, dari jadwal agenda kepresidenan, Jokowi menghadiri acara hari antikorupsi sedunia di SMK Negeri 57 Jakarta, Jalan Margasatwa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.