Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan dana bantuan partai politik ditingkatkan menjadi Rp 8.000 per suara.

Angka tersebut sesuai dengan kajian yang dilakukan KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang memperbaiki perhitungan sebelumnya, yakni sebesar Rp10.706 per suara secara bertahap selama 10 tahun dengan tahap pertama Rp 1.000 per suara.

KPK akan segera menyampaikan rekomendasi dan hasil kajian tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: ‎Dikabarkan Bakal Mundur dari KPK, Novel Baswedan Masih Berkontemplasi

"Ya nanti tentu setelah final akan dikirim ke Presiden. Sudah masuk dalam perencanaan tim," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (11/12/2019).

Peningkatan dan bantuan parpol tersebut diiringi dengan komitmen partai politik menjalankan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang meliputi lima komponen utama yakni kode etik, demokrasi internal parpol, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan parpol.

Selain itu, pendanaan negara kepada partai politik juga harus diaudit BPK dan hasil auditnya diumumkan kepada publik secara berkala.

Baca: Tak Hanya Gibran, Bobby Nasution juga Bantah Isu Dinasti Politik: Dinasti Kekuasaan untuk Apa?

Febri menyatakan kajian atas pendanaan Parpol tersebut merupakan bagian dari pencegahan korupsi di sektor politik.

Menurutnya, membutuhkan komitmen dari seluruh pemimpin politik, termasuk Presiden Jokowi.

"Pencegahan di sektor politik ini membutuhkan komitmen yang kuat dari Pimpinan politik, khususnya Presiden dan juga pimpinan parpol," kata Febri.