TRIBUNNEWS.COM - Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar Medan, Jumat (13/12/2019).

Kedatangan Bobby untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal Calon Wali Kota Medan pada Pilkada 2020.

Dilansir melalui YouTube Kompas TV, Jumat (13/12/2019) kedatangan Bobby ditemani oleh pamannya Doli Sinoumba Siregar.  

Sebelumnya, Bobby Nasution membantah isu bahwa majunya sebagai calon Wali Kota Medan dalam upaya ingin membangun politik dinasti.

"Mungkin dinastinya dinasti motivasi, kalau dinasti politik, dinasti kekuasaan itu lebih enak kita berkarya," ungkapnya.

Menurutnya dinasti yang dia pakai adalah dinasti motivasi.

Baca Juga: Deddy Sitorus Sampaikan 5 Alasan PDI-P dalam Mengusung Calon Kepala Daerah

"Kalau dibilang dinasti dari mertua saya motivasinya itu semangatnya itu mertua saya, ya saya tidak bisa memuji, tidak bisa bilang sendiri, bisa dilihat kinerjanya," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Selasa (10/12/2019).

Ia juga menambahkan jika terjun ke politik untuk mencari uang itu salah. 

"Kalau tujuannya untuk mencari uang lebih enak kita menjadi keluarga saja dari pada kita berkecimpung langsung," katanya. 

Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan majunya Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming dalam Pilkada 2020 akan merugikan Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Jokowi di periode pertama sama sekali tidak memberikan akses anak dan keluarganya di pemerintahan. 

Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya yakni di masa Susilo Bambang Yudhoyono dimana anak-anaknya masuk gelanggang politik. 

Baca Juga: PDIP Pastikan Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Tidak Akan Mendapat Perlakuan Khusus

"Sehingga Jokowi waktu itu muncul sebagai sosok politik anti thesis atas politik nasional. Tapi sekarang yang paling dirugikan adalah pak Jokowi sendiri," ujarnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Minggu (8/12/2019).

Ia menambahkan citra Jokowi di periode pertama seakan-akan anaknya mengambil jarak dengan proyek pemerintah karena jualan pisang.

"Saya apresiasi Jokowi di periode pertama seluruh akses APBN, APBD ditutup untuk anak dan keluarganya. Anaknya mengambil jarak dengan proyek pemerintah karena jualan pisang itu yang sering kita mendengar," ungkapnya.

Donal Fariz tidak melarang Bobby dan Gibran untuk mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada karena setiap orang punya hak mencalonkan.

Tapi, ketika anak dan keluarganya sudah terjun ke politik yang dibicarakan adalah nepotisme dan kelayakan dari segi politik.

"Saya melihat pak Jokowi berbeda dan kita sulit menjadikan Jokowi contoh kepemimpinan yang memberikan batas politik atas keluarganya," katanya. 

Baca Juga: Menantu Jokowi Maju Pilkada 2020, Pengamat: Jangan Ada Perlakuan Khusus

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW ini menambahkan jika ada gelombang diss trust terhadap demokrasi. 

Gelombang diss trust ini muncul karena demokrasi dikelola oleh segelintir orang.

Dan problem dinasti politik dan oligarki politik tidak hanya problem satu partai tapi banyak partai.

(Tribunnews.com/Faisal Abdul Muhaimin)