TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya syafii Maarif meminta pemerintah mengkaji ulang program penggantian ujian nasional (UN) yang akan diterapkan pada 2021.

Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan pelaksanaan ujian nasional akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Meskipun UN akan diganti, pelaksanaan ujian nasional 2020 tetap akan diselenggarakan seperti rencana sebelumnya.

Menanggapi keputusan dari Nadiem Makarim itu, Buya Syafii Maarif meminta penerapan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, diputuskan dengan hati-hati.

"Harus hati-hati, tidak segampang itu," ujar Buya Syafii Maarif di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (12/12/2019), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Buya Syafii menambahkan jika ia berharap penggantian ujian nasional itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang.

"Artinya ditinjau dari segala perspektif ya, sebab di mana-mana ujian sekolah ada," kata dia.

Menurut Buya, jika pelaksanaan ujian nasional benar-benar diganti, maka siswa tidak belajar dengan sungguh-sungguh lagi.

"Nanti kalau tidak begitu, para siswa itu tidak sungguh-sungguh lagi," imbuhnya.

Buya Syafii berharap Nadiem Makarim tidak buru-buru memutuskannya.

Menurutnya, sebaiknya program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter itu dikaji kembali.

"Jangan tergesa-gesa, dikaji ulang secara mendalam," tegas Buya.

Berbeda dengan Buya Syafii Maarif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru mendukung penggantian ujian nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter pada 2021 mendatang.

Menurut Jokowi, pada program asesmen itu yang menjadi sasarannya adalah sekolah dan para guru yang mengajar.