Ditunjuk Jokowi Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ini yang Jadi Fokus Pakde Karwo
Soekarwo atau Pakde Karwo mengaku siap memberikan masukan kepada Presiden Jokowi sesuai kapasitasnya sebagai Wantimpres
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau Pakde Karwo mengaku siap memberikan masukan kepada Presiden Jokowi sesuai kapasitasnya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
"Pastinya sama akan memberikan masukan dari banyak hal, mulai dari nasional, internasional, pedesaan, perkotaan, problem ekonomi sosial dan macam-macam," ujar Pakde Karwo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Dari berbagai masukan, lanjut Pakde Karwo, dirinya ingin fokus pada masalah UMKM mulai dari produksi, pendampingan, pembiayaan hingga pemasaran.
Baca: Elite PKS Berharap Penunjukan 9 Anggota Wantimpres oleh Jokowi Bukan Semata Politik Akomodasi
Atas posisinya yang kini menjadi Wantimpres, Pakde Karwo mengaku sudah memberitahu pada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sudah (komunikasi dengan SBY). Pada prinsipnya silahkan karena memang aturan perundang-undangannya tidak bisa," katanya.
Baca: Profil Soekarwo Wantimpres Baru Jokowi, Berikut Prestasinya saat Jadi Gubernur Jatim hingga 10 Tahun
Diketahui Pakde Karwo sudah menyatakan diri mundur dari Partai Demokrat pada Agustus 2019.
Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat tersebut mundur karena didapuk menjadi komisaris utama PT Semen Indonesia.
Bos Mayapada Akan Beri Nasihat Soal Pengentasan Kemiskinan
Lain halnya dengan Bos Mayapada Group, Dato Sri Tahir yang juga dilantik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Berlatar belakang pengusaha, Tahir berkeinginan fokus membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah.
Baca: Respons Wiranto Setelah Dilantik Jokowi Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden
"Solusinya, kalau menurut teori ekonomi kan pajak, pajak itu kan yang kaya harus dikenakan pajak lebih banyak, itu kan salah satu pemerataan, itu kan teori," kata Tahir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
"Tapi kalau fakta, saya harapkan swasta yang mampu bisa mengisi jeda-jeda, baik kesehatan maupun pendidikan, khusus dua itu lah," sambung Tahir.
Namun, dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, Tahir akan menunggu arahan dari Ketua Wantimpres Wiranto pekan depan.
Baca: Daftar 9 Nama Wantimpres Dilantik Jokowi, Ini Gaji Wantimpres, Tunjangan dan Fasilitas
"Besok Senin (16/12) jam 10.30 WIB rapat bersama Pak Wiranto selaku ketua, dari sana kami dengar pengarahannya seperti apa," kata Tahir.