Jokowi Dukung Nadiem Makarim Gantikan UN dengan Asesmen Kompetensi hingga Survei Karakter
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung langkah yang ditawarkan Nadiem menggantikan UN dengan asesmen kompetensi.
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) di tahun 2021.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung langkah yang ditawarkan Nadiem menggantikannya dengan asesmen kompetensi.
"Sudah diputuskan oleh Mendikbud. Bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021," kata Jokowi, dilansir dari YouTube Berita Satu, Kamis (12/12/2019).
"Nanti sudah dihitung, saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud," sambungnya.
Lanjut, Jokowi menyampaikan konsep asesmen juga akan dilakukan kepada sekolah dan guru serta ada survei karakter.
Jokowi menjelaskan hasil asesmen dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan mengetahui sejauh mana grade sekolah di Indonesia.
"Artinya mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angkanya. Yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya. Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik.
Ia menegaskan kebijakan tersebut sepenuhnya ada di pemerintah pusat.
Menurutnya, apabila kebijakan tersebut membuat kualitas pendidikan di Indonesia meningkat maka akan terus dilanjutkan.
"Bisa saja nanti misalnya, perhitungan kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja," tutur dia.
Diketahui sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengeluarkan empat kebijakan dalam program 'Merdeka Belajar'.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (11/12/2019).
Berikut empat kebijakan yang dikeluarkan oleh Nadiem terkait sistem pendidikan di Indonesia:
1. Menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)