Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil Musyawarah Kerja Nasional V Partai Persatuan Pembangunan (Mukernas V PPP), satu diantaranya mendorong DPW dan DPC PPP meningkatkan kuantitas dan kualitas kader perempuan.

Untuk itu PPP mengalokasikan 30 persen dana bantuan politik (Banpol) untuk kegiatan pendidikan politik perempuan serta menempatkan perempuan di nomor urut satu pada pencalegan, kepengurusan harian di semua jabatan publik lainnya.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Hotel Grand Sahid Jakarta, Minggu (15/12/2019), Achmad Baidowi, Wasekjen PPP mengatakan persoalan lima tahun di partainya dinilai cukup kompleks dan mempengaruhi perolehan suara di PPP.

Baca: Kubu Humprey Djemat Disambut Baik Dalam Pembukaan Mukernas PPP

Baca: Pengamat: Mukernas PPP Jadi Momentum Bersatunya Dua Kubu

Oleh karena itu, ia berharap pada tahun 2024 PPP akan bangkit dengan adanya dukungan dari kader perempuan.

"Insya Allah tahun 2024 PPP bangkit, apalagi di support oleh kader perempuan yang cukup handal. Makanya kita alokasikan 30 persen dana Banpol untuk kegiatan pemberdayaan perempuan," ujar Awi, panggilan Achmad Baidowi.

Ketua DPP PPP, Lena Maryana Mukti mengatakan dana Banpol yang telah diperjuangkan di internal PPP tersebut nantinya akan dialokasikan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

"Karena penempatan perempuan 30 persen di UU pemilu dan penempatan satu diantara tiga itu membutuhkan sumber daya yang siap, jadi bukan asal comot dan menguatkan oligarki maupun dinasti politik," ujarnya

Menurut Lena dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, walaupun secara representasi tingkat keterlibatan perempuan naik menjadi 20 persen, menurutnya perlu ada peningkatan kualitas bagi perempuan yang berhasil duduk di parlemen.

"Perempuan yang duduk di parlemen ini masih perlu dilakukan upgrading karena selama ini mereka tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk menempa dirinya sama dengan politisi yang lain," ujarnya