TRIBUNNEWS.COM - Beredar berita terkait data mengenai kunjungan kerja Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2019.

Dalam data tersebut disebutkan jika Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno melakukan kunjungan kerja ke luar negeri bersama rombongan anggota ASN.

Dalam data tersebut juga dituliskan total biaya dari semua kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan sang Gubernur.

Menanggapi hal tersebut, Tribunnews.com menghubungi Kabiro Humas Pemprov Sumbar, Jasman Rizal untuk mengkonfirmasi kebenaran datanya.

Setelah mendengar adanya data tersebut, Jasman pun mempertanyakan kebenaran informasi tersebut.

Pasalnya, menurut Jasman, data yang beredar tidak benar, karena hanya sepihak.

"Yang ngomong 12 kali kunjungan kerja itu siapa? Data itu kan belum dikonfirmasi, datanya sepihak," tuturnya kepada Tribunnews.com, Senin (16/12/2019).

Jasman pun mengatakan jika data yang beredar bukan berasal dari Pemprov Sumbar.

"Itu bukan data dari kami, kalau menyebut data itu, jangan sepihak, jangan hanya pihak sebelah, tanya juga sama data kami," ungkapnya.

Saat Tribunnews.com meminta data resmi terkait berapa kali kunjungan kerja sang gubernur ke luar negeri, Jasman enggan memberikannya.

Menurut Jasman, karena hendak diadakan hak Interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumbar yang di inisiasi Politisi Gerindra, Andre Rosiade pihaknya tidak ingin berpolemik di media.

"Kan sekarang lagi beredar di luar katanya 12 kali ada yang 16 kali, karena ini terkait hak Interpelasi kami tidak mau berpolemik di media," ujarnya.

Jasman mengatakan data tersebut akan disampaikan berbarengan dengan hak Interpelasi yang diajukan.

Ia pun menegaskan data 12 kali kunjungan kerja ke luar negeri oleh Gubernur Sumbar tidaklah benar.

Jasman menyampaikan jika kunker sang gubernur tidak sesuai dengan jumlah yang disebutkan.

"Pokoknya data itu belum akurat belum valid, kami tidak mau menyampaikan masalah data ke media, secara resmi nanti kami akan umumkan kalau memang nanti terjadi Interpelasi ya kami sampaikan," tuturnya.

Jasman pun menilai pihaknya tidak akan mendahului Interpelasi.

Terkait kapan data tersebut akan dikeluarkan, Jasman masih menunggu hak Interpelasi berjalan.

"Saya tidak mau menjawab itu, nanti data kita yang bicara, karena saya tidak mau mendahului Interpelasi, karena kalau kami bagikan pada media akan jadi polemik," tuturnya.

(Tribunnews.com/Maliana)