TRIBUNNEWS.COM - Direktur Riset INDEF, Berly Martawardaya mengatakan perlu dibuat aturan yang tegas mengenai rangkap jabatan dalam perusahaan mulai dari anak hingga cucu perusahaan BUMN.

Hal tersebut diungkapkan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, pada Minggu (15/12/2019).

Berly mengatakan sebelumnya perangkapan jabatan merupakan hal yang wajar karena memang tidak ada peraturan yang membahas mengenai tindakan itu.

Sehingga saat ini merupakan momen yang sesuai untuk setidaknya memberlakukan kepastian mengenai rangkap jabatan dalam perusahaan BUMN.

"Perlu dibuat aturannya karena memang selama ini tidak ada aturan ya dianggap wajar," ujar Berly.

"Karena tidak ada yang bilang kalau itu tidak wajar. Jadi ini waktu yang tepat untuk paling tidak melakukan pembatasan," tambahnya.

Berly memberikan contoh mengenai peraturan mengenai pembatasan rangkap jabatan.

Seorang direksi dapat menjadi komisaris di anak, cucu, atau cicit perusahaan BUMN saat baru berdiri selama dua tahun saja.

Setelah itu posisi komisaris tersebut harus digantikan dengan yang lain.

Menurut Berly, sebagai seorang direksi memang fokus utamanya adalah pada perusahaan induk tersebut.

Karena komisaris sendiri memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan.

Berly mengatakan adanya rangkap jabatan bukan berarti hanya menginginkan penambahan pendapatan saja.

"Misalnya sewaktu baru berdiri perlu diawasi langsung tapi berapa tahun, misal dua tahun habis itu yang lain," tutur Berly.

"Karenakan sebagai direksi di perusahaan utamanya di induknya kesibukan juga banyak gitu."