TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik sembilan sosok sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) pada Jumat (13/12/2019) siang.

Sembilan wantimpres ini juga sudah mulai dapat bekerja usai serah terima jabatan (sertijab) resmi digelar pada Senin (16/12/2019).

Melihat hal ini, Analisis Politik, Burhanuddin Muhtadi menilai adanya wantimpres ini semakin menggemukan postur kelembagaan di istana.

Pernyataan ini disampaikannya dalam program Prime Talk yang videonya diunggah oleh kanal YouTube metrotvnews, Senin (16/12/2019).

Ia juga menuturkan ini akan memberikan sinyal negatif dalam semangat debirokratis.

"Menurut saya, ini memberi sinyal yang kurang positif terkait dengan komitmen untuk melakukan debirokratisasi," ujar Buhanuddin. 

"Sementara di sekitar istana yang terjadi adalah proses untuk menggemukan postur," imbuhnya.

Pernyataan Burhanuddin ini didasari dari adanya pidato Jokowi pada 16 Agustus 2019.

"Yang menjadi persoalan secara politik adalah kalau kami dengarkan pidato presiden pada 16 Agustus lalu," kata Burhanuddin.

"Jokowi kan memberikan pidato terkait semangat deregulasi debirokratisasi, termasuk ada usulan semacam 'robotisasi' beberapa jabatan," ungkapnya.

"Dan itu terkait untuk membuat kerampingan dan peremajaan birokrasi," imbuhnya.

"Saya kaitkan dengan semangat yang tadi tidak ketemu dengan tampilan atau postur kelembagaan istana yang gemuk ini," tambah Burhanuddin.

Mendengar pernyataan Burhanuddin, pembawa acara Rory Asyari menyinggung soal kemungkinan adanya argumen pihak istana yang mengatakan bahwa wantimpres tidak ada kaitannya dengan birokratiasasi.

Burhanuddin pun menanggapinya dengan mengatakan argumen tersebut sah-sah saja, namun ia tetap menekankan bahwa itu tidak nyambung dengan semangat yang ingin disampaikan Jokowi pada pidatonya (16/8/2019).