TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Internal Partai Hanura memanas.

Politikus senior Partai Hanura Wiranto mendesak Oesman Sapta Odang (OSO) mundur dari jabatan ketua umum (ketum) lantaran OSO gagal membawa Hanura lolos Pileg 2019 lalu.

Desakan Wiranto itu dikabarkan sesuai dengan Pakta Integritas yang disepakati keduanya

Loyalis OSO, Inas Nasrullah Zubir menegaskan OSO tak pernah menandatangani Pakta Integritas dengan Wiranto.

Inas menyebut saat itu Wiranto membuat surat kesepahaman.

"Apakah ada pakta integritas yang dibuat oleh bang OSO yang sesuai dengan definisi pakta integritas? Ternyata tidak ada sama sekali. Sedangkan surat yang dibuat oleh Wiranto yang kemudian disodorkan kepada bang OSO, bukanlah kategori pakta integritas, melainkan komitmen yang point demi point-nya saling berkaitan, di mana jika salah satu point tidak terpenuhi, maka bukan berarti gagal melaksanakan komitmen," katanya dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Rabu (18/12/2019).

Baca: OSO Sebut Tak Undang Jokowi & Wiranto karena Munas Hanura Internal, Pengamat: Ada Masalah kan?

Baca: Gelar Munas di Jakarta, OSO Tidak Undang Jokowi, Ini Alasannya

Kemudian ia bercerita saat OSO mendapatkan jabatan ketua umum Partai Hanura.

Inas mengungkapkan awalnya OSO menolak ketika ditawari jabatan tertinggi di Hanura.

Namun, atas desakan Wiranto, OSO menerima tawaran itu.

"Kalau Wiranto mau mengingat kembali sejarah serah terima Ketum Hanura kepada bang OSO, beliau awalnya menolak tapi Wiranto terus mendesak dan memohon bang OSO agar mau memimpin Hanura karena Hanura pada saat itu hasil surveinya diberbagai lembaga survei tidak pernah mencapai lebih dari 2 persen. Akhirnya bang OSO mau menerima jabatan Ketum tersebut melalui Munaslub Bambu Apus," ujarnya.

Inas meminta agar Wiranto tidak mengganggu Partai Hanura di bawah kepemimpinan OSO.

Ia menilai sikap Wiranto mengirimkan surat agar OSO mundur dari Ketum Hanura merupakan tindakan yang tidak jantan.

"Artinya Wiranto tidak jantan dan kalau dia punya keberanian maka sejatinya datang langsung berhadapan dengan bang OSO," katanya.

Diberitakan sebelumnya, OSO telah ditetapkan menjadi Ketum Hanura lewat Musyawarah Nasional (Munas) III kemarin malam.

Wiranto pun telah menerbitkan surat resmi yang mendesak OSO mundur dari kursi Ketum Hanura.

Sebagaimana kondisi politik akhir-akhir ini, khususnya di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bahwa Ketua Dewan Pembina telah mengeluarkan surat resmi yang ditujukan kepada Saudara DR (HC) Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura untuk mengundurkan diri dari jabatannya," demikian bunyi undangan jumpa pers kubu Wiranto yang disampaikan politikus Partai Hanura kubu Wiranto, Sarbini, kepada wartawan, Rabu (18/12).

Menurut Wiranto, keharusan OSO mundur dari Ketum Hanura sesuai dengan kesepakatan. Wiranto mendesak OSO mundur karena OSO telah gagal memenangkan Hanura untuk lolos ambang batas parlemen di Pileg 2019 kemarin.

"Atas kegagalan memimpin Partai Hanura dengan hasil tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan, dan sebagaimana Surat Pernyataan (Pakta Integritas) Dr (HC) Oesman Sapta Odang, maka harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura," demikian bunyi undangan tersebut.

Pakta integritas itu, dikatakan Sarbini, memuat klausul yang intinya bila bahwa bila OSO tidak mamu membawa Hanura ke DPR maka OSO mengundurkan diri dari jabatan Ketum.

"Dalam pakta integritas itu, jabatan Pak OSO ditetapkan sampai 2020. Tapi periode itu sengaja dimajukan lewat Munas, dan Munas menjadi tahun 2019. Ini tidak ada komunkasi dalam membuat Munas," ujar Sarbini.