Laporan wartawan magang Yosi Vaulla Virza
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Badan Penagulangan Bencana (BNPB) mengadakan rapat koordinasi penanganan darurat bencana, mengantisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim. 

Rapat koordinasi diadakan di Graha BNPB, Pramuka,Jakarta Timur, Selasa (17/12/2019) kemarin. Dihadiri oleh Kementrian/lembaga organisasi masyarakat, BMKG, Basarnas, BNPD,TNI AL, Kepolisian daerah, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, hingga lembaga usaha.

Baca: BNPB Kirim Perahu dan Mobil Pickup untuk Warga Terdampak Bencana Banjir Bandang Solok Selatan

Kepala BNPB, Doni Monardo dalam kesempatan itu meminta semua pihak tolong menolong menghadapi bencana banjir. Baik banjir bandang, tanah longsong dan angin puting beliung yang akan terjadi. Sehingga, di tiap daerah baik di tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten Kota semuanya bisa terintegrasi dengan baik.

"Mengundang bapak ibu sekalian, agar kita bisa saling bahu membahu. Saling menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kesiapsiagaan menghapi banjir, banjir bandang, tanah longsor, termasuk juga angin puting beliung. Sehingga di tiap-tiap daerah baik di tingkat provinsi sampai kabupaten kota semuanya bisa terintegrasi," kata Doni.

Baca: Megawati Terima Penghargaan Dari BMKG Sebagai Tokoh Pelopor Penguatan dan Modernisasi

Doni juga meminta semua lembaga yang hadir, untuk bisa menyiapkan diri lebih awal. Supaya apabila nantinya terjadi hal- hal yang darurat, semuanya sudah siap untuk menolong dan dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan juga kerugian akibat kerusakan.

Selain itu menurut Ketua BNPB ini, negara harus dapat melindugi dan memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat, karena keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Baca: BNPB: Sumsel Bebas Asap, Jarak Pandang 10 KM dan ISPU di Bawah 50

"Saya ingin mengutip sebuah kalimat dari bahasa latin. Salus populi suprema lex, yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar Ketua BNPB ini.

Baca: Habis Bencana, Terbit Katana

"Dan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 negara wajib melindungi warga negara dan orang Indonesia. Oleh karenanya momentum ini, perlu kita sinergikan," kata dia.

"Kita tidak ingin peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu menimbulkan banyak korban, seperti peristiwa yang berhubungan bahaya atau ancaman hidrometeologi, curah hujan yang tinggi, yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan,"lanjutnya.

Doni menyebutkan bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia pada akhir tahun 2018 dan di awal tahun 2019, telah mengakibatkan banyak korban jiwa.

Ia berharap kejadian di masa lalu tersebut bisa dijadikan sebagai pembelajaran agar semua pihak bisa lebih siaga untuk menghapi bencana kedepannya.

Baca: Kepala BNPB: Tentara Juga Harus Bisa Berperang Melawan Kerusakan Lingkungan

"Tahun lalu akhir Desember 2018 terjadi tanah longsor di daerah Sukabumi Selatan korbanya mencapai 33 orang. Kemudian awal tahun, saya tidak singung gempa dan tsunami, lanjut pada januari terjadi tanah longsor dan banjir bandang dibeberapa daerah, yang mengakibatkan korban lebih dari 80 orang," paparnya.