Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya mantan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Noviadi, maju mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 terganjal.

Hal tersebut seiring dengan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) menolak untuk seluruhnya terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Sidang perkara Nomor 99/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Ahmad Wazir Noviadi tersebut, digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (18/12/2019).

Baca: PKS Dorong Revisi UU Pilkada untuk Perkuat Putusan MK Soal Ketentuan Mantan Koruptor Ikut Pilkada

Sidang pembacaan putusan MK dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Pada saat membacakan pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjelaskan meskipun persyaratan “bebas dari penyalahgunaan narkotika” untuk menjadi calon kepala daerah telah diatur dalam UU Pilkada.

Baca: Suparman Marzuki: Pengawasan Internal dan Eksternal Hakim MK Diperlukan

Namun, kata dia, mengingat besarnya ancaman bahaya yang ditimbulkan penyalahgunaan narkotika tersebut, maka “pemakai narkotika” tetaplah layak dimasukkan ke pengertian orang yang melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud UU Pilkada dan penjelasannya.

Sifat tercela tersebut menjadi tidak tepat jika tetap dilekatkan kepada;

a. pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau

b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau

c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Baca: KPU Sambut Baik MK Putus Cepat Uji Materi UU Nomor 10/2016

Untuk menghindari multitafsir dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam penerapannya, kata dia, frasa “pemakai narkotika” harus dimaknai tidak mencakup atas tiga hal, diantaranya pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan.

Selain itu, menurut dia, mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

“Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai frasa “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata Palguna.