TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar serial diskusi bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2019'.

Salah satu yang menjadi pembahasan adalah seputar Deteksi Dini Ancaman Nasional jelang Pilkada Serentak tahun depan.

Bendahara Umum DPP KNPI, Tweedy Ginting mengatakan upaya memetakan potensi ancaman nasional amat penting dilakukan.

Terutama mendekati momen-momen seperti Pilkada.

"Tahun depan ada 270 daerah menggelar Pilkada Serentak terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 234 Kabupaten," ujar Tweedy di Gedung RRI, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Baca : KPK Mulai Awasi Pilkada Serentak 2020 Mendatang

Dia menjelaskan setidaknya ada 5 yang berpotensi berbahaya dalam Pilkada.

Pertama soal sebaran berita hoax.

Mabes Polri mencatat ada 3500 media sosial dan 30.000 lebih konten hoax yang mengandung SARA.

"Selanjutnya politik identitas. Kalau tidak disikapi serius bisa mengarah kepada rasisme pascapemilunya," beber Tweedy.

Dua hal lainnya yang disikapi, kata Tweedy, adalah terkait money politic dan polarisasi masyarakat.

Menurut dia, sepanjanh pemilu di Indonesia, politik uang telah menjadi bahasan utama dan menjadi persoalan klasik.

"Peserta pemilu masih menjadikan uang sebagai ujung tombak," kata dia.

"Terakhir soal penyebaran paham radikalisme dan anti Pancasila. Kita harus waspada betul dengan ancaman ini," pungkas Tweedy.