TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan bahwa pemerintah Indonesia ikut berupaya menyelesaikan masalah Muslim Uighur di China.

Sejak dulu, kata Mahfud, pemerintah berupaya untuk melakukan diplomasi lunak dan tidak bersifat konfrontatif.

"Dalam diplomasi lunak, sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif," kata Mahfud saat ditemui di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

Mahfud mengatakan, persoalan Muslim Uighur bukanlah hal yang baru.

Sejak lama, Menteri Luar Negeri (Menlu) juga telah menempuh langkah-langkah yang mengarah pada penyelesaian masalah.

Baca: Media Asing Sebut Alasan Ormas Islam Indonesia Bungkam Terkait Pelanggaran HAM Muslim Uighur China

Berbagai kelompok masyarakat pun ikut andil dalam hal ini, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah.

Menurut Mahfud, persoalan Muslim Uighur memang tidak bisa diabaikan. Akar dari masalah itu juga harus diketahui.

Oleh karenanya, masalah tersebut harus dilihat secara lebih obyektif.

"Di China itu kawasan muslim kan banyak juga bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, ke berbagai tempat lain, aman-aman aja tuh. Tapi kok di Uighur terjadi seperti itu, ada apa?," ujar Mahfud.

"Kita harus lebih obyektif melihat seluruh persoalan itu," lanjutnya.

Mahfud menegaskan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri akan terus mengupayakan diplomasi lunak.

"Untuk itu nanti Bu Menlu melalui diplomasi lunaknya, bebas aktifnya, akan melakukan langkah-langkah yang baik, untuk kebaikan umat manusia," kata dia.

PBB dan sejumlah kelompok HAM memprediksi, ada satu juta orang, sebagian besar Muslim Uighur, ditahan di kamp di Xinjiang.

Sebuah dokumen yang dirilis pada November lalu sempat mengungkapkan bagaimana penanganan yang dilakukan Beijing terhadap etnis minoritas itu.