Dewan Pengawas KPK akan dilantik hari ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akankah menjadi momentum penting bagi presiden?

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melantik anggota Dewan Pengawas KPK pada Jumat (20/12/2019) hari ini.

Sudah terdapat nama-nama siapa saja masuk menjadi Dewan Pengawas KPK, yang telah diungkapkan oleh Presiden Jokowi sendiri.

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Jokowi telah mengungkapkan ada tiga nama yang diusulkan menjadi Dewan Pengawas KPK.

Ketiganya itu ialah mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho.

"Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk, tapi belum difinalkan karena kan hanya lima, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019) lalu.

Meski sudah membocorkan nama dari unsur hakim dan mantan pimpinan KPK, Jokowi masih enggan mengungkap nama yang berasal dari latar belakang jaksa, ekonom, dan akademisi.

"Jaksa siapa ya, ada jaksa yang tidak aktif lagi (pensiun) kelihatannya, kalau ekonom masuk biar seimbang, (anggota Dewan Pengawas) pasti baik-baiklah," tambah Presiden.

Jokowi memastikan orang-orang yang akan ditunjuk sebagai Dewan Pengawas KPK adalah orang yang mempunyai catatan baik.

Namun, dirinya menegaskan bahwa susunan nama anggota Dewan Pengawas KPK belum final karena penyaringan masih terus dilakukan hingga Kamis (19/12/2019) kemarin.

Untuk mengetahui siapa saja Dewan Pengawas KPK nantinya, Jokowi akan mengumumkannya pada acara pelantikan Anggota Dewan Pengawas KPK di Istana Negara pukul 14.30 WIB.

Dikutip dari Kompas.com, pelantikan Dewan Pengawas KPK ini akan berbarengan dengan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Mereka adalah Komjen Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar Nawawi Pomolango.

Orang-orang yang terpilih tersebut akan menggantikan pimpinan KPK 2015-2019 yang habis masa jabatannya pada hari ini.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad menyebut pemilihan Dewan Pengawas KPK menjadi momentum penting bagi Presiden Jokowi.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi bisa membuktikan bahwa revisi Undang-undang KPK adalah bagian untuk memperkuat KPK.

Seperti yang diketahui, sejak disahkannya UU KPK, publik memiliki presepsi ditunjuknya Dewan Pengawas oleh presiden sebagai upaya pelemahan KPK.

Dengan begitu, kini Jokowi mendapatkan kesempatan untuk membalikkan presepsi publik itu.

Yakni dengan cara memilih anggota Dewan Pengawas KPK yang dapat menjanjikan optimisme dalam memperkuat KPK.

Anggota Dewan Pengawas KPK diharapkan memiliki rekam jejak yang konsisten dalam memerangi korupsi di Indonesia.

"Tinggal bagaimana (presiden) memilih Dewan Pengawas," ungkap Suparji.

"Kalau seandainya pemilihannya tidak menjanjikan optimisme untuk memperkuat KPK, maka itu juga menjadi pertanyaan bagi presiden," ujarnya.

"Bagaimana yang katanya dulu akan memperkuat KPK namun figur-figurnya justru berpotensi untuk memperlemah KPK," imbuhnya.

"Jadi disinilah publik akan menanti sejauh mana komitmen presiden terhadap yang telah disampaikan bahwa sama sekali tidak ada upaya untuk memperlemah KPK," tambahnya.

(Tribunnews.com/Whiesa/Isnaya Helmi Rahma) (Kompas.com/Ardito Ramadhan/Ihsanuddin)