Menteri Sofyan Djalil: Omnibus Law Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Sofyan A. Djalil mengatakan penyusunan Omnibus Law ini akan dikebut hingga pertengahan tahun 2020 dan akan dilanjutkan dengan
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya ditunjang dengan masuknya investasi dari luar negeri. Kehadiran investor luar negeri akan menyediakan lapangan kerja, memberikan akses kemakmuran ke masyarakat serta menciptakan citra positif dari suatu bangsa.
Hal ini dikatakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil. Menurutnya, menilai kondisi ini terjadi karena pemerintah sulit bergerak untuk memudahkan masuknya investasi.
Baca: Ekonomi Melambat, Pemerintah Diminta Revisi Target Pajak 2020
Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2018, tumbuh sekitar 5 persen. Pemerintah tentunya sangat ingin meningkatkan pencapaian ini. Namun, hingga tahun 2019 ini, nilai pertumbuhan tersebut serasa jalan di tempat.
"Pemerintah itu, ibarat tersandera dan dirantai oleh banyaknya peraturan. Karena pasca Orde Baru, Indonesia menjadi over regulated country. Banyaknya peraturan ini yang menghambat masuknya investasi," katanya, Kamis (19/12/2019).
Baca: Laode M Syarif: Jangan Buat Hukum Kembali ke Era Kolonial
Sofyan A. Djalil mengatakan kondisi Indonesia ini sangat cocok dengan film "Django Unchained". Menurutnya film buatan Hollywood tersebut menceritakan mengenai potensi terpendam dari seorang jagoan. Potensi tersebut terhambat karena sang jagoan tadi tertangkap dan dirantai oleh musuh-musuhnya.
Baca: Ganjar hingga Khofifah Invertarisasi Perda yang Bakal Direvisi via Omnibus Law ke DPRD
“Tapi ketika rantai tersebut terlepas, Django ini mampu menaklukkan musuh-musuhnya, Indonesia juga begitu, Omnibus Law ini akan menyederhanakan 82 Peraturan Perundang-Undangan dan 1.100 pasal sehingga investor dapat melihat potensi Indonesia. Ini akan memberikan kemudahan dalam kegiatan investasi," katanya.
Sofyan A. Djalil mengatakan penyusunan Omnibus Law ini akan dikebut hingga pertengahan tahun 2020 dan akan dilanjutkan dengan penyusunan peraturan pelaksananya.
Baca: Jokowi: Bu Puan, Kalau Bisa Omnibus Law untuk 82 UU Dituntaskan dalam Tiga Bulan
"Dengan Omnibus Law ini, kita harap akan mengundang banyak investor dan semoga tahun 2021, kondisi perekonomian di dunia akan menjadi lebih cerah," ia memastikan.