Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Dewan Pengawas KPK

Emrus Sihombing Khawatir Ada Kebocoran Informasi jika Penyadapan Harus Minta Izin Dewan Pengawas KPK

Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan ada kekhawatiran dengan adanya izin penyadapan melalui Dewan Pengawas KPK.

Emrus Sihombing Khawatir Ada Kebocoran Informasi jika Penyadapan Harus Minta Izin Dewan Pengawas KPK
TRIBUNNEWS/FITRI WULANDARI
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing 

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan ada kekhawatiran dengan adanya izin penyadapan melalui Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Emrus khawatir akan terjadi kebocoran informasi penyadapan tersebut, jika harus meminta izin terlebih dulu kepada Dewan Pengawas KPK.

Ia juga menyebut, ada kekhawatiran mengenai adanya kepentingan tertentu melalui Dewan Pengawas KPK.

"Tidak sekedar bocor saja, kepentingan-kepentingan politik, atau kepentingan kekuatan tertentu melalui pengawas bisa saja masuk," ujar Emrus Sihombing, dikutip dari YouTube metrotvnews, Jumat (20/12/2019).

Sehingga menurutnya, diperlukan komunikasi antara dewan pengawas dengan KPK mengenai upaya penyadapan dalam proses hukum KPK tersebut.

"Karena itu tidak ada salahnya para teman-teman pengawas sebelum mengamandemen Undang-undang tersebut, mereka berkomunikasi dengan KPK, agar penyadapan itu bisa cepat," jelasnya.

Pengamat Politik, Emrus Sihombing dalam acara diskusi bertajuk 'Mengintip Visi Misi Capres-Cawapres' di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018)
Pengamat Politik, Emrus Sihombing dalam acara diskusi bertajuk 'Mengintip Visi Misi Capres-Cawapres' di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018) (Tribunnews.com/Reza Deni)

Emrus berharap Dewan Pengawas KPK harus terbuka, agar masyarakat bisa mengawasi kinerja mereka.

Menurutnya, Dewan Pengawas KPK ini harus aktif menyampaikan kepada publik apa saja tugas yang mereka lakukan.

"Saya kira keterbukaan komunikasi yang harus mereka lakukan," kata dia.

"Mereka harus menyampaikan kepada publik, tugas-tugas apa saja yang mereka lakukan di sana, tentu dengan program yang sangat terukur," jelasnya.

Halaman
1234
Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas