TRIBUNNEWS.COM - Pengangkatan Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menuai komentar dari banyak pihak.

Ada yang setuju dan ada yang tidak menyetujui adanya Dewan Pengawas KPK.

Mereka yang tidak setuju dengan adanya Dewan Pengawas KPK, beranggapan hadirnya Dewan Pengawas akan mengganggu indenpendensi KPK.

Satu di antara yang berkomentar terkait Dewan Pengawas KPK adalah Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.

Feri mengungkapkan dari kelima figur yang dipilih untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK, tidak ada yang bisa dikritik.

Lantaran latar belakang mereka memang dari orang baik-baik.

"Itulah strategi dari pemerintah ya, untuk memperlihatkan bahwa undang-undang tidak ada masalah, atau dewan pengawasnya orang-orang baik," ujar Feri.

Feri menyebut, pemilihan figur-figur yang luar biasa untuk menjadi anggota dewan pengawas hanya untuk mencoba menutupi kebobrokan sistem KPK di bawah UU yang baru.

"Ini semacam (bahasa saya ya), semacam tudung saji yang menutupi nasi dan sambal basi, terkesan sangat bagus, begitu di buka isinya basi, begitu," tegas Feri.

Feri menegaskan, tidak ada yang salah dari kelima figur dewan pengawas tersebut.

"Tetapi sistemnya itu buruk, siapapun dipilih akan ada kendala-kendala baru ya, jadi jangan tutupi probematika di dalam UU KPK," tuturnya.

Menurut Feri, akan banyak tahapan-tahapan yang menganggu sistem, serta kesulitan baru di bawah UU KPK yang baru.

Berikut ini lima anggota Dewan Pengawas KPK yang dipilih Jokowi:

1. Tumpak Hatorangan Panggabean (mantan pimpinan KPK)