TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menekankan pelarangan terkait pemungutan biaya Ujian Nasional (UN) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020.

Aturan pelarangan tercantum dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019.

Diketahui sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menandatangani Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 pada 10 Desember 2019.

Dilansir Kompas.com, dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tegas menyampaikan biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sekolah.

Sedangkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pelaksanaan UN dari siswa, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik.

Baca: Gara-gara UN Sugiyono Curhat Anak Kerap Pilek hingga Gejala Tifus, Najwa Shihab Heran & Tanya Ini

Larangan tertulis tegas dalam pasal 17 Permendikbud No. 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

Pembiayaan Ujian Nasional

Pasal 17 ayat satu menyatakan, "Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan."

Larangan melakukan kutipan atau pembebanan biaya UN ditegaskan dalam ayat kedua pasal yang sama.

"Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik."

Pembiayaan PPDB

Pasal 21 ayat 2 dalam Permendikbud tersebut menyatakan:

"Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya."

Sementara, Pasal 21 ayat 3 menyebutkan dua larangan untuk memungut biaya.