TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri rapat koordinasi bersama Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (23/12/2019).

Dilansir Kompas.com, rapat koordinasi dengan bahasan Daftar Negatif Investasi (DNI) ini juga dihadiri oleh  Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga hadir dalam rapat tersebut.

Rapat tersebut juga dihadiri Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi. 

Diketahui, Airlangga telah mewacanakan revisi Perpres No 44/2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Politisi Golkar tersebut mengungkapkan dari 20 bidang usaha tertutup untuk penanaman modal akan dirampingkan menjadi enam saja.

Keenam bidang usaha tersebut antara lain berkaitan dengan ganja atau marijuana, perjudian atau kasino, kemudian yang membahayakan keberlangsungan hidup hewan atau tanaman langka di Indonesia.

Selain sektor yang masuk dalam daftar negatif, akan masuk dalam kategori positive list atau netral list.

Adapun khusus bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) tetap bisa mendapatkan insentif dengan persyaratan tertentu.

"Persyaratan itu akan dibuat lebih mudah lagi, karena selama ini kan dipersyaratkan tapi dari hasil realisasi investasi yang kita evaluasi, yang dapatkan persyaratan tertentu itu tidak mendapatkan minat dari para investor," ujar Airlangga.

Mengenal DNI

Dikutip dari investindonesia.go.id, DNI adalah daftar sektor bisnis yang disusun pemerintah sebagai informasi bagi para calon investor tentang bisnis yang tidak diperbolehkan di Indonesia dan berbagai aturannya, terutama mengenai kepemilikan bersama.

Tujuan dibuatnya DNI disebut untuk melindungi ekonomi Indonesia.

Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan peluang bisnis lebih bagi investor.

DNI mampu berubah sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah.

Dengan DNI Indonesia terbaru, penting bagi calon investor untuk mengetahui sektor bisnis mana yang dibuka dengan persyaratan dan mana yang ditutup sepenuhnya.

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Mutia Fauzia)