TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggagas dan pendiri Partai Hanura menegaskan Oesman Sapta Odang (OSO) adalah Ketua Umum Partai Hanura yang sah.

Yus Usman Sumanegara, satu di antara beberapa pendiri Partai Hanura menyebut kepemimpinan OSO merupakan sah karena tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Hal itu dikatakannya saat sesi konferensi pers bersama pendiri dan penggagas Partai Hanura lainnya, di Kantor DPP Hanura, City Tower, Menteng, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca: Wiranto Klaim Pemilihan OSO Jadi Ketua Hanura Adalah Rekayasa Dirinya, Saya Buat Aklamasi. . .

"Sesuai amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 194K/Tun/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang penolakan permohonan kasasi yang diwakili Daryatmo dan Suding, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga dewan pimpinan pusat Partai Hanura yang mendapat legalitas dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dr Oesman Sapta Odang dan Sekjen Harry Lontung Siregar," ujarnya.

Ia menegaskan jika ada yang mengaku pengurus DPP Hanura selain kepemimpinan OSO merupakan pengurus yang ilegal.

Baca: Sebut OSO Belum Dapat Gantikan Eksistensi Wiranto, Pengamat Politik Akui Partai Hanura Melemah

Pernyataannya tersebut merujuk kepada klaim dari Hanura kubu Wiranto.

"Hanura yang mendapat legalitas dari pemerintah adalah DPP Hanura di bawah kepemimpinan Ketum Oesman Sapta Odang dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Sehingga kalau ada yang masih mengaku ngaku DPP lain adalah ilegal," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan semua pihak harus menghormati hasil Musyawarah Nasional III yang menunjuk kembali OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024.

Yus Usman meminta agar Wiranto tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional.

"Para Pendiri Partai Hanura mengimbau kepada mantan ketua umum Partai Hanura Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto beserta beberapa orang yang mengaku fungsionaris Partai Hanura Bampu Apus untuk tidak lagi membuat pernyataan-pernyataan politik yang tidak proporsional terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura di bawah kepemimpinan Dr Oesman Sapta, karena dikhawatirkan akan mengganggu situasi politik dan keamanan nasional yang kondusif," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto buka suara soal pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ke-3 di Hotel Sultan, Jakarta Selatan.

Wiranto menyebutkan pelaksanaan Munas itu dinilainya aneh.

Sebab, dia yang dikenal sebagai pendiri partai sekaligus penjabat Ketua Dewan Pembina partai Hanura malah tidak diundang.

Bahkan, kata dia, presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tidak diundang oleh Munas kubu Osman Sapta Odang (OSO) tersebut.

Baca: Fakta-fakta Konflik Wiranto vs OSO: Wiranto Akui Rekayasa Pemilihan OSO, Bantah Jual Hanura Rp 200 M