TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menepis tanggapan dibangunnya dinasti politik Jokowi buntut majunya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution di Pilkada 2020.

Diketahui, Gibran putra sulung Jokowi menjadi bakal calon Wali Kota Solo Pilkada 2020 melalui PDIP.

Sementara itu menantu Jokowi, Bobby, berkeinginan maju sebagai Wali Kota Medan melalui Partai Golkar.

Dilansir Kompas.com, Akbar tidak setuju majunya Gibran dan Bobby di Pilkada 2020 sebagai bagian dari dinasti politik.

"Enggak (dinasti politik). Sekarang ini kan juga kita menyaksikan dinamika dalam kehidupan politik juga nampak betul dan ternyata juga cukup banyak orang yang punya keinginan untuk ikut aktif juga dalam kegiatan politik."

"Termasuk dalam kaitan dengan soal-soal pemilihan dalam kepemimpinan daerah," ujar Akbar di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/12/2019).

Akbar juga mengungkapkan, tiap warga negara memiliki peluang sama untuk terjun ke dunia politik.

"Kehidupan politik kita memang cukup dinamis dan sistem demokrasi yang kita bangun memberikan peluang kepada siapa saja yang merasa terpanggil untuk masuk ke dunia politik, terutama berkontestasi dalam posisi-posisi kepemimpinan," kata Akbar.

Seperti diketahui, Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko widodo.

Sementara itu, Bobby menantu Jokowi.

Menurut Akbar, mereka juga berhak dan layak diberikan kesempatan.

"Saya melihat Pak Jokowi juga kalau anaknya berminat dalam kegiatan politik ya kenapa tidak, tentu beliau juga memberikan kesempatan kepada anak-anaknya," tuturnya.

Sebelumnya, beberapa pihak juga memberikan pernyataan soal isu dinasti politik Jokowi.

Maruarar Sirait

Maruarar Sirait membantah tudingan dinasti politik yang hendak dibangun Jokowi dengan majunya Gibran dan Bobby.

Dilansir Kompas.com, Maruarar menyebut tidak mungkin Jokowi mau merusak namanya dengan membangun dinasti politik.

"Masa Jokowi mau merusak nama dia gara-gara Gibran dan Bobby? Memangnya Jokowi tidak mau jaga reputasi dia? Tidak mau jaga bagaimana dia bikin legacy, bodoh banget kalau dia mempertaruhkan itu. Tidak!" kata Maruarar dalam acara Cross Check bertajuk Jokowi Langgengkan Politik Dinasti di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2019).

Maruarar menyebut jika Gibran dan Bobby kalah dalam pilkada nantinya, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Jokowi maupun bagi Gibran dan Bobby.

Maruarar menegaskan, tidak adanya pakaan dari Jokowi agar putra sulung dan menantunya maju di Pilkada Solo dan Medan 2020 mendatang.

"Jadi, saudara-saudara harus tahu juga, tidak mau dia pertaruhkan reputasinya gara-gara memaksakan Gibran Bobby. Tidak mungkin," tegas Maruarar.

Trimedya Panjaitan

Selain itu, dilansir Kompas.com, Politikus PDIP, Trimedya Panjaitan memberi tanggapan tuduhan dibangunnya dinasti politik oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, rakyatlah yang akan menguji dan menentukan pantas tidaknya Gibran menjadi pemimpin Kota Bengawan.

"Itu kan hak asasi tiap orang. Kalau dia merasa cocok, dia maju, masa dia anak presiden, anak ini enggak boleh. Yang penting dia akan diuji rakyat milih dia enggak," ujarnya.

Trimedya juga menyandingkan situasi Gibran saat ini dengan putra Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saat AHY bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu, dirinya gagal meraih kemenangan.

Trimedya menyebut menjadi anak mantan orang nomor satu di Indonesia tidak menjamin AHY menang.

Demikian pula pada Gibran, Trimedya menyebut jika masyarakat memilih, tandanya Gibran mumpuni.

"Yang harus dijaga jangan sampai dalam proses pemilihan ada galang kekuatan untuk memenangkan, harus dikontrol oleh rakyat. Kalau tertarik sama program-programnya, masa enggak boleh maju," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Tak Ada Keistimewaan

Selain itu dilansir Kompas.com, Trimedya juga menjamin tak ada keistimewaan dari partai untuk Gibran.

"Enggak ada keistimewaan," ujar Trimedya setelah mengikuti diskusi publik di Cikini, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Trimedya menyebut tidak diistimewakannya Gibran oleh PDIP telah terkonfirmasi langsung dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto.

Trimedya menyebut hal itu terlihat dari proses pendaftaran bakal calon Wali Kota Solo ke Kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Kamis (12/12/2019) lalu.

Gibran hanya diterima pejabat struktural partai saat mendaftarkan diri.

Saat itu, Bambang Wuryanto tengah berada di Jakarta untuk mengikuti agenda rapat fraksi PDIP di DPR.

"Buktinya beliau (Bambang Wuryanto) Ketua DPD, (jika) berikan keistimewaan yang menerima Ketua DPD dong. Itu kehormatan anak presiden dan diberikan pada struktur partai yang lain yang menerima, Bambang di Jakarta," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Gibran Rakabuming

Bantahan dinasti politik juga disampaikan langsung oleh Gibran.

Gibran menyebut pihaknya sudah menjelaskan berkali-kali terkait posisinya yang mengikuti Pilakda Solo 2020 ini.

Pihaknya menegaskan, dirinya mengikuti kontestasi dalam perebutan tiket Pilkada Solo 2020 dengan segala resiko bisa menang dan kalah.

Selain itu ke depan jika terpilih, bisa juga dipilih oleh masyarakat atau tidak dipilih.

"Yang penting tidak ada penunjukan, saya ikut kontestasi semua mekanisme saya lalui," terang dia kepada TribunSolo.com, Selasa (17/12/2019).

Menurut Gibran semuanya nanti juga akan kembali pada masyarakat Kota Solo yang akan memilih.Gibran Rakabuming Raka mendaftar Calon Wali Kota Solo dari DPD PDIP Jateng pada hari terakhir yakni (12/12/2019).

(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang P) (TribunSolo.com/Ryantono Puji Santoso) (Kompas.com/Tsarina Maharani/Deti Mega Purnamasari/Ahmad Nasrudin Yahya)