Maman menegaskan kembali, bentuk pertanggungjawaban pemerintahan Jokowi saat ini adalah melakukan identifikasi masalah secara utuh agar tidak hanya sekadar mencari solusi jangka pendek supaya dapat citra baik.

Baca: Jiwasraya Rugi 13,7 Triliun Rupiah, Jaksa Agung Mencekal Pelaku-Pelaku yang Bermain di Dalamnya

Harus ada juga solusi jangka panjang agar pemerintahan berikutnya, setelah periode kedua pemerintahan Jokowi, tidak mendapatkan warisan masa lalu yang memalukan ini.

Maman menegaskan kembali, untuk mencari solusi jangka panjang tersebut, tidak bisa dengan curhat-curhat di media sosial (medsos). Atau, mohon- mohon minta disalahkan. "Daripada bermohon-mohon minta disalahkan jauh lebih baik bermohon untuk mengusulkan ide atau solusi “ ujar Maman.

Salah seorang anggota DPR RI itu menegaskan kembali bahwa permasalahan Jiwasraya itu sudah ada sejak 2006 dan di tahun 2008 sudah ada juga temuan BPK yang disclaimer.

"Itu adalah fakta, bukan khayalan, jadi tidak usah baper. Bagian dari hasil temuan serta inventarisasi masalah yang harus dipetakan agar diagnosa masalah bisa tepat sasaran," ujar Maman Abdurrahman.

Ia menyarankan, hendaknya ada pertemuan antara SBY dan Jokowi untuk membahas masalah gagal bayar Jiwasraya ini secara intensif. "Saran saya kepada Pak SBY, jauh lebih baik tabayun dan duduk ngeteh bareng sama Pak Jokowi untuk berdiskusi mencari solusi masalah bangsa kedepan," sarannya.

"Jangan dengar masukan dari orang orang disekitar Pak SBY. Nanti malah makin buntu," harap Maman.