Namun saat ditanya sinyalemen tersebut, Suhendra menepis anggapan ke arah itu.

"Secara pribadi saya meyakini tidak ada agenda apa pun atas usulan Pak Hendro tersebut karena beliau saya kenal sebagai tokoh yang sangat nasionalis. Tapi saya menduga beliau tidak mempunyai informasi yang akurat dan komprehensif tentang kondisi terkini di Papua," cetus Suhendra.

Suhendra memprediksi, Presiden Joko Widodo tidak akan menerima usulan Hendropriyono tersebut karena akan kontraproduktif terhadap pendekatan dengan hati yang telah dilakukan Presiden Jokowi.

Menurut Suhendra, pendekatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan akselerasi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Papua sudah tepat.

Adanya operasi militer di Papua yang diperbesar justru akan mengacaukan usaha positif yang sedang dilakukan Presiden Jokowi. "Papua butuh prosperity approach (pendekatan kesejahteraan), bukan security approach (pendekatan keamanan), " tukas Suhendra.

Secara terpisah, tokoh utama OPM Markus Yenu yang merupakan Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) menyatakan bahwa usulan Hendropriyono tersebut tidak akan efektif.

Menurutnya, usulan itu justru akan membuat perlawanan masyarakat Papua mengeras dan membesar. Hal ini diamini Suhendra.

"Kita harus mengubah dengan pendekatan intelijen yang lembut dan penuh empati terhadap saudara-saudara kita di Papua yang kebetulan masih berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Jika bolanya itu ada pada saya maka saya akan melakukan pendekatan yang persuasif dan tepat sasaran sehingga hasilnya akan selaras dengan pendekatan pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini," pungkas Suhendra.