Demokrat Sebut Kasus Jiwasraya Lebih Besar dari Skandal BLBI
Bahkan, Diri Irawadi menilai bahwa kasus Jiwasraya jadi skandal terbesar setelah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menilai bahwa kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan skandal terbesar industri asuransi di Indonesia.
Bahkan, Diri Irawadi menilai bahwa kasus Jiwasraya jadi skandal terbesar setelah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Pasalnya, dalam kasus ini Jiwasraya meminta dana talangan yang jumlahnya mencapai Rp 32 triliun.
"Saya ingin mengatakan kasus Jiwasraya skandal industri asuransi terbesar, salah satu skandal terbesar di Indonesia setelah BLBI. Yang mana minta dana talangan 32 triliun," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019) dikutip dari Kompas.com.
Baca: Demokrat Siap Buka-bukaan Soal Jiwasraya
Baca juga: Masalah Jiwasraya, SBY Rela Disalahkan jika Tak Ada yang Mau Tanggung Jawab
Didi mengatakan, masalah Jiwasraya bukan baru-baru ini saja terjadi. Kasus tersebut bermula sejak terjadinya krisis moneter 1998.
Saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY), masalah ini sempat membaik.
Akan tetapi, dia mengatakan bahwa kemudian muncul kembali yang puncaknya adalah pada kisaran tahun 2018 hingga 2019.
Meski begitu, menurut Didi, saat ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya ini, melainkan mencari solusi penyelesaian.
"Persoalan bukan menyalahkan siapa-siapa, pemerintah Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan sebelumnya, tapi harus ada penyelesaian suatu proses penyelidikan ini," ujar anggota DPR Komisi XI itu.
Didi menyebutkan, persoalan ini tidak hanya cukup sebatas diserahkan pada pihak kepolisian. Dia menilai, perlu pula peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung.
Ia juga menilai bahwa penting pembentukan panitia khusus (pansus) DPR untuk mengusut persoalan ini.
"Jadi Demokrat dan pemerintah SBY siap buka-bukan seluas-luasnya dan saya kira pemerintah Pak Jokowi dan PDIP juga sama, supaya tidak saling tuding kita buka di pansus," kata Didi.
Tanggapan SBY