TRIBUNNEWS.COM - Banjir yang menerjang wilayah Jabodetabek sejak Rabu (1/1/2020) berangsur surut.

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah menyatakan banjir yang terjadi tahun ini lebih parah dari pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kita pernah mengalami banjir tahun 2002,2007,2012 tapi ini yang paling parah," ujarnya dilansir melalui YouTube tvOneNews, Kamis (2/1/2020).

Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan di Bekasi ikut terendam banjir. 

Ia menyatakan prihatin akan musibah banjir ini.

"Prihatin karena cukup parah kondisi banjir yang masuk BLK. Menurut pak Dirjen ini cukup parah dibandingkan beberapa tahun yang lalu," ungkapnya. 

Wanita kelahiran Mojokerto ini sedih atas musibah banjir ini dan berharap dokumen-dokumen dapat diselamatkan.

"Saya minta hal-hal yang bisa diselamatkan diselamatkan. Dokumen peralatan pelatihan sebagian bisa diselamatkan.

Yang lainnya terus terang sedih karena kami harus memulai pelatihan tanggal 16 Januari. Karena musibah ini kami harus reschedule jadwal pelatihan," imbuhnya. 

Baca Juga: Sambangi Kampung Pulo, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya Ingin Pastikan Situasi Terakhir

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo menjamin para pegawai negeri sipil yang terdampak banjir dapat mengajukan cuti hingga satu bulan.

Dikutip dari Kompas.com, Tjahjo mengatakan, ketentuan sesuai dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24/2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Jika terkena bencana alam, ASN dapat diberikan cuti. Hal ini tercantum dalam peraturan yang berlaku," kata Tjahjo dalam siaran pers, Kamis (2/2/2019).

Tjahjo menuturkan, peraturan tersebut menyatakan bahwa terdapat lima jenis cuti, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, cuti di luar tanggungan negara, serta cuti karena alasan penting.

Cuti dengan alasan penting, bisa disebabkan keluarga PNS sakit atau meninggal dunia, PNS sakit, istri PNS melahirkan, dan terdampak bencana alam.

Tjahjo melanjutkan, PNS yang mengalami musibah bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga (RT).

"Namun hal ini juga disesuaikan dengan kondisi yang terjadi," ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Baca Juga: Menteri PUPR Sebut Tinjauan Jokowi ke Waduk Pluit Memastikan Semua Alat Normal

Sebelumnya, Pengamat Tata Kota, Yayat Supriyatna memberikan penjelasan terkait penyebab banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak Rabu (1/1/2020).

Baca Juga: DPR RI Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Pengadegan

Menurutnya banjir ini menunjukkan sistem tata kelola air di Jakarta sangat buruk.

"Mengapa sangat buruk karena kapasitas drainase sudah tidak maksimal lagi untuk mengantisipasi intensitas curah hujan yang makin lama makin tinggi.

Besarnya curah hujan sudah tidak mampu diatasi oleh sistem drainase kita," ujarnya dilansir melalui YouTube OfficialiNews, Kamis (2/1/2020).

Ia menambahkan sistem drainase di Jakarta masih menggunakan pola lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi Jakarta sekarang.

"Sistem drainase kita di desain masih dijaman kolonial tapi masih digunakan dijaman milenial.

Jadi dimensi besaran, tata alirannya masih mengacu kepada pola-pola lama dengan kondisi kota yang belum sebesar sekarang," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Faisal Mohay) (Kompas.com/Ardito Ramadhan)