Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Mau Naturalisasi atau Normalisasi, Ya Kerjakan Jangan Tidak
Menteri Basuki Hadimuljono meminta Provinsi DKI Jakarta menjalankan program naturalisasi Sungai Ciliwung
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Provinsi DKI Jakarta menjalankan program naturalisasi Sungai Ciliwung, untuk mencegah terjadinya luapan air ke permukiman.
"Buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi, dikerjakan gitu. Jangan tidak dikerjakan," kata Basuki Hadimuljono di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Menurut Basuki Hadimujono, naturalisasi maupun normalisasi hanya namanya saja berbeda, tetapi implementasinya tetap saja membutuhkan pelebaran sungai.
Baca: Jakarta Banjir Bandang, Anggaran Triliunan Rupiah Formula E Tuai Kritikan Pedas
"Mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya. Kalau tidak dilebarkan gimana?" ujar Basuki.
"Jadi pelebaran ya kan, kalau beliau sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu desainnya tidak beton, cuma ditutup gebalan rumput," sambung Basuki.
Basuki menjelaskan, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyepati untuk melakukan pelebaran Sungai Ciliwung dengan melaksanakan tugasnya yaitu pembebasan lahan.
Baca: Blak-blakan Tolak Pendapat Menteri PUPR, Pakar Hidrodinamika Justru Dukung Kebijakan Anies Baswedan
"Dari dulu ada (kesepakatan). Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya. Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," paparnya.
Selain itu, Basuki juga menilai Pemprov DKI perlu melakukan pembebasan lahan untuk sodetan air Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT).
Baca: Jokowi Sebut Sampah Penyebab Banjir, Anies Baswedan: Bandara Halim Sudah Bersih Tetap Kebanjiran
"Sodetan tergantung pembebasan lahan. Kalau dibebaskan, 6 bulan selesai karena cuma 600 meter, yang 600 meter sudah dikerjakan sampai Otista," tutur Basuki.
Silang pendapat soal banjir Jakarta
Silang pendapat terjadi antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab banjir di Jakarta.
Diketahui sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir setelah hujan mengguyur sejak Selasa (31/12/2019) sore hingga Rabu (1/1/2020).
Basuki Hadimujono dan Anies Bawedan berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di Kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir dari udara.
