TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyinggung soal normalisasi sungai Ciliwung yang belum dirampungkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Langkah menormalisasi sungai Ciliwung tersebut dilakukan untuk menanggulangi banjir yang ada di Jakarta dan sekitarnya.

Seperti yang diketahui, banjir telah melanda sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Rabu (1/1/2020).

Jokowi menyebut upaya pengendalian banjir di Ibu Kota Negara, DKI Jakarta terhambat sejak 2017.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin Jakarta sejak 2017.

Langkah-langkah mengenai penanggulangan banjir turut dibahas dan menjadi sorotan.

Termasuk soal normalisasi sungai Ciliwung.

Banyak yang membahas soal normalisasi sungai Ciliwung.

Begitu juga Jokowi yang turut menyinggung soal Sungai Ciliwung yang baru dinormalisasi 16 kilometer.

Padahal, rencana normalisasi sungai Ciliwung tersebut yakni sepanjang 33 kilometer.

Berdasarkan penelurusan Tribunnews.com, akun Instagram resmi @Jokowi (Joko Widodo) memberikan tulisan pada Kamis (2/1/2020) berikut:

"Banjir di ibu kota dan sekitarnya awal tahun ini paling parah terjadi di empat Daerah Aliran Sungai di DKI Jakarta, yakni DAS Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

Untuk penanganan darurat bersama pihak terkait, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali.

Pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai terkendala sejak tahun 2017 karena masalah pembebasan lahan.

Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung misalnya, sudah ditangani 16 kilometer dari rencana keseluruhan 33 km.

Sementara pada hulunya tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan kemajuan pembebasan tanah di atas 90 persen dan perkembangan pembangunan fisik mendekati 45 persen.

Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020.

Sementara itu, percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, sedang berlanjut.

Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter," tulis Presiden Jokowi.

Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berbeda pendapat terkait pengendalian banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberikan sindiran kepada Anies Baswedan.

Saat itu Anies Baswedan disindir terkait normalisasi sungai Ciliwung yang tak terpenuhi sepanjang 33 km.

Sindiran itu lantas ditanggapi oleh Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Anies Baswedan, banjir di Jakarta disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke Jakarta.

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan,"

"Maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak bisa mengendalikan airnya," jelas Anies, dilansir kanal YouTube KompasTV, Rabu (1/1/2020).

Selain itu, Anies juga menyampaikan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Maret 2019.

"Kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir cukup ekstrem," ujar Anies Baswedan.

Anies menyampaikan penyebab terjadinya banjir karena pengendalian air yang kurang.

"Kuncinya ada pada pengendalian air, sebelum masuk ke kawasan pesisir,"

"Kita bersyukur bahwa sekarang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan dua bendungan," kata Anies.

Lebih lanjut, Anies menyebut jika dua bendungan sudah terselesaikan, volume air yang masuk di kawasan pesisir dapat dikendalikan.

Sehingga, menurut Anies jika volume air bisa dikendalikan, maka akan terbebas dari banjir.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)