Sementara, diberitakan sebelumnya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengatakan, atas persoalan kapal Tiongkok di Perairan Natuna ini, tidak ada yang terganggu termasuk investasi dari Tiongkok.

Ia menyebut, antara Indonesia maupun Tiongkok memiliki sikapnya masing-masing.

Namun, Prabowo memastikan pemerintah Indonesia akan memberikan solusi yang baik.

"Kita masing-masing punya sikap, jadi kita harus mencari solusi yang baik," ujar Prabowo setelah rapat di kantor Kemenko Maritim, Jumat (3/1/2020), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"China adalah negara sahabat, kita harus selesaikan dengan baik," jelas Prabowo.

Saat ditanya mengenai adanya penambahan personel TNI atau tidak untuk pengamanan di Perairan Natuna, Prabowo mengatakan, pihaknya saat ini masih santai, jadi belum ada penambahan.

"Kita cool saja, santai," ungkap Prabowo Subianto.

Saat ini, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah bersiaga di Perairan Natuna Utara, terkait adanya pelanggaran wilayah laut yang dilakukan sejumlah kapal Tiongkok.

Pengendalian operasi siaga tempur dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono.

TNI juga sudah menyiapkan alat utama sistem persenjataan, termasuk pesawat intai dan kapal Republik Indonesia.

Natuna Utara adalah wilayah yang menjadi perhatian utama pada 2020 ini.

Pada Senin (30/12/2019) lalu, dalam patroli rutin di perbatasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara, KRI Tjiptadi-381 mendapati Kapal China, Coast Guard, yang mengawal kapal nelayan Tiongkok.

Petugas KRI Tjiptadi 381 membuka komunikasi dengan awak China Coast Guard dan mengusir mereka serta kapal nelayan untuk menjauh dari zona ekonomi ekslusif.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Rizal Setyo Nugroho)