"Untuk itu, TNI wajib melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar asing yang telah memasuki wilayah dan kegiatan ilegal berupa penangkapan ikan tanpa izin di Indonesia," imbuhnya.

Sikap tegas Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bersigap tegas dengan adanya kapal China di wilayah perairan Natuna.

Ia menuturkan tidak perlu adanya negosiasi antara Indonesia dan China.

Menurutnya, wilayah Natuna mutlak milik Indonesia.

"Ini tidak ada sengketa, mutlak milik Indonesia secara hukum. Jadi tidak ada negosiasi," ujar Mahfud yang dikutip dari Kompas.com.

Oleh karenanya, Mahfud meminta agar aparat keamanan dapat mengusir kapal - kapal asing tersebut dari perairan Natuna.

Mahfud juga mengatakan semua pihak wajib mempertahankan perairan Natuna, karena itu merupakan kedaulatan Indonesia.

"Kita akan pertahankan kedaulatan kita karena itu ada tugas konstitusional setiap aparat negara dan semua rakyat untuk mempertahankan itu," kata Mahfud.

Istana sebut tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia

Menanggapi konflik perairan Natuna, Juru Bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman menyampaikan bahwa Pemerintah tegas dalam meyikapi konflik ini.

Dimana hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi.

Fadjroel juga menyatakan dalam menangani konflik perairan Natuna, pemerintah tetap mengedepankan diplomasi damai.

Pernyataan ini ia sampaikan melalui akun Twitter miliknya, @fadjroeL, pada Sabtu (5/1/2020) malam.