Menlu Retno Marsudi Tegaskan Indonesia Tak Akan Pernah Akui Klaim Sepihak China
Menlu Retno Marsudi menegaskan Republik Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak yang dilakukan China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Malvyandie Haryadi
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan Republik Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim sepihak yang dilakukan China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Teritorial lautnya yang disebut 'Nine Dash Line' telah mengklaim Perairan Natuna sebagai miliknya.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (4/1/2020).
Retno menegaskan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak tanpa dasar hukum.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982," tutur Retno di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Hal tersebut disampaikan Retno usai rapat bersama Menkopolhukam Mahfud Md, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Rapat yang digelar di Kantor Kemenkopolhukam guna membahas polemik mengenai Perairan Natuna yang diklaim oleh China.
Tanggapan Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau tidak akan menghambat investasi dengan China.
"Kita cool saja, kita santai," kata Prabowo di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Pernyataan tersebut disampaikan Menhan Prabowo dalam video yang diunggah di kanal YouTube KompasTV.
Prabowo mengaku pihaknya saat ini masih santai belum ada penambahan personel TNI untuk mengamankan di Perairan Natuna.
Namun, soal adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahasnya untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.
Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.