Presiden PKS Minta Menhan Prabowo Lebih Tegas Tangani Kapal China di Perairan Natuna
Presiden PKS menegaskan, tidak boleh ada kompromi kalau sudah menyangkut kedaulatan negara yang diserobot negara lain.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman meminta Menteri Pertahanan (Menha) Prabowo Subianto untuk lebih tegas lagi menangani kapal nelayan dan Coast Goard China yang masuk wilayah Zona Ekslusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
Ia menegaskan, tidak boleh ada kompromi kalau sudah menyangkut kedaulatan negara yang diserobot negara lain.
"Kita sih (inginnya Pak Prabowo) lebih tegas lagi, bisa lebih tegas lagi karena ini menyangkut kedaulatan," katanya di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2020).
Sohibul mengakui Cina menjadi satu di antara beberapa negara yang banyak berinvestasi di Indonesia.
Namun, masalah kedaulatan negara tidak boleh dikaitkan dengan persoalan investasi.
Ia menyebutkan, investasi memang sangat dibutuhkan, tapi bukan berarti mengorbankan kedaulatan Indonesia.
Baca: Indonesia Tambah Kapal Patroli di Perairan Natuna
"(Investasi dan kedaulatan) itu dua hal yang sangat jauh sekali. Investasi kita butuhkan, tapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi," ujarnya.
Baca: Soal Natuna, Menteri Luhut Bilang Indonesia Tidak Akan Kompromi Menyangkut Kedaulatan
Lebih lanjut, ia mengatakan PKS menghormati hubungan bilateral Indonesia dan Cina.
Namun hal itu bukan berarti mentolerir pelanggaran yang dilakukan Cina terhadap Indonesia di Natuna.
Oleh karenanya, ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh negeri Tirai Bambu tersebut.
"Jadi PKS mendorong pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas karena ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kami minta Pak Jokowi kemudian Pak Menko Polhukam dan juga Menhan untuk bersikap tegas," pungkasnya.
