Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menilai Indonesia perlu memaksimalkan langkah diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespon klaim Cina di Perairan Natuna.

Langkah diplomasi tersebut menurutnya perlu dimaksimalkan karena Cina dan empat negara lainnya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

"Langkah diplomasi khususnya perlu dimaksimalkan di organisasi PBB, dimana Cina bersama empat negara lainnya yaitu Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB," kata Syaifullah ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Minggu (5/1/2020).

Baca: Mahfud MD Sebut Tidak Ada Negosiasi dengan China Terkait Natuna

Ia pun menilai Indonesia tetap perlu mengerahkan kapal perangnya untuk menjaga Perairan Natuna.

"Indonesia perlu memaksimalkan langkah diplomasi dalam merespon masuknya Coast Guard Cina di Perairan Natuna yang masuk dalam perairan Indonesia tersebut dengan sambil tetap pengerahan kapal militer untuk menjaga perairan Laut Cina Selatan," kata Syaifullah.

Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah secara konsisten meningkatkan anggaran militer Indonesia yang idealnya 1,5% dari PDB atau sebesar Rp300 Triliun.

Baca: Bahas Kapal China Terobos ZEE Natuna, Pengamat Militer Paparkan PR Besar Prabowo dan Jokowi

"Tahun ini anggaran militer Indonesia baru Rp131 Triliun," kata Syaifullah.

Ia menilai, peningkatan anggaran militer tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga wilayah Indonesia lainnya yang sangat luas baik laut, darat, dan udara namun juga khususnya untuk wilayah-wilayah sensitif seperti Perairan Natuna dan perairan Papua.

Ia menilai, manuver Coast Guard Cina yang mengawal kapal-kapal ikan mereka di Perairan Natuna yang diklaim Cina sebagai Laut Cina Selatan merupakan upaya Cina untuk menunjukkan kekuatan militernya ke dunia internasional.

Baca: Soal Kapal Asing Pencuri Ikan Masuk ke Natuna, Luhut Binsar Panjaitan Bela Edhy Prabowo

"Itu karena beberapa waktu sebelumnya kapal perang Amerika Serikat bermanuver di sekitar Kepulauan Spratly atau pulau buatan Cina di atas batu karang yang berada di dekat Filipina yang juga termasuk dalam kawasan Laut Cina Selatan," kata Syaifullah.

Menurutnya, Laut Cina Selatan merupakan perairan yang selama ini menjadi titik ketegangan yang melibatkan beberapa negara yaitu Indonesia, Brunai Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Cina.

"Cina telah memperhitungkan kemungkinan terburuk dari manuver mereka di Laut Cina Selatan tersebut, termasuk kemungkinan kontak senjata dengan kekuatan militer Indonesia," kata Syaifullah.

Tegas tolak klaim Cina

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menegaskan menolak klaim histori Cina atas Laut Natuna, Kepulauan Riau.