TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara soal perbedaan pendapat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Moeldoko menilai penyelesaiaan permasalahan antara RI dengan China dapat dilakukan melalui dua bentuk pendekatan, yakni diplomatik dan militer.

"Diplomasi dimulai dengan yang soft sampai dengan yang hard. Berikutnya pendekatan militer atau keamanan, pertahanan keamanan," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca: Pelanggaran Kapal-Kapal Tiongkok di Laut Natuna, Jokowi: Tidak Ada Kata Tawar Menawar!

Baca: Moeldoko: Pemerintah Jamin Keamanan Nelayan Indonesia Tangkap Ikan di Perairan Natuna

Baca: Respons Moeldoko Sikapi Usulan Natuna Jadi Provinsi: Aturan Moratorium Masih Berlaku

Moeldoko memastikan bahwa pemerintah sudah melakukan kedua bentuk pendekatan tersebut.

Bahkan, Kementerian Luar Negeri disebut tengah melakukan diplomasi dengan negeri tirai bambu untuk dapat menyelesaikan masalah ini.

"TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif, dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi area (Natuna) itu," kata dia.

Apapun bentuk pendekatan yang dilakukan, mantan Panglima TNI itu menambahkan, pemerintah akan tetap memprioritaskan kedaulatan dari kepentingan-kepentingan lain.

"Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," ucap dia.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," kata dia.

Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti justru meminta kepada pemerintah untuk memberikan tindakan tegas terhadap aksi kapal-kapal China tersebut.

Menurutnya, apa yang dilakukan China dengan sengaja melindungi aktivitas penangkapan kapal nelayan mereka di Natuna jelas melanggar kedaulatan Indonesia.

"Pisahkan dan bedakan Pencurian Ikan dengan Investasi! Bedakan pencurian ikan dengan persahabatan antar negara," tegas Susi melalui unggahan di akun Twitter pribadinya.

Presiden Joko Widodo pun angkat bicara soal peristiwa yang terjadi di Natuna. Kepala Negara berpendapat, pernyataan yang disampaikan sejumlah menterinya sudah tepat dalam menanggapi persoalan ini.