Menkeu mengatakan, akan melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyelesaian masalah Jiwasraya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mencekal 10 orang berpergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi pada Jiwasraya.

"Saya baca inisialnya saja, HR, DYA, HP, MZ, DW, GL, ER, HH, BT, dan AS, jadi 10 orang," ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Adi Toegarisman di Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Adi menuturkan, keputusan pencekalan terhadap 10 orang tersebut sudah berdasarkan perintah Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Kamis (26/12/2019) malam.

"Atas perintah Jaksa Agung, saya sampaikan 10 orang yang telah melakukan pencekalan semalam," kata dia, dikutip dari Kompas.com.

Kasus Jiwasraya ini pun membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut buka suara.

Dikutip dari Kompas.com, Jokowi menyebut masalah di Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus gagal bayar polis yang terjadi di Jiwasraya.

"Terjadi perampokan (di Jiwasraya). Perusahaan yang sangat sehat pada 2016-2017, lalu defisit puluhan triliun di tahun berikutnya, berarti ada penyedotan dana yang terjadi,” ujar Said di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Said pun tak yakin masalah gagal bayar di Jiwasraya karena disesbabkan kesalahaan dalam proses berbisnis.

Atas dasar itu, dia yakin ada indikasi korupsi dalam permasalahan ini.

“Tidak mungkin kalau hanya risiko bisnis, karena ekonomi di 2018 biasa-biasa saja kok, tidak seperti 1998," kata dia, dikutip dari Kompas.com.

"Enggak mungkin bocor sampai puluhan triliun, kalau risiko bisnis enggak sebesar itu,” kata dia.