Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harus tegas dalam menyikapi klaim sepihak China atas perairan Natuna.

Pemerintah RI tidak perlu takut mempertahankan kedaulatan Natuna akan mengganggu hubungan ekonomi dengan China.

"Kalau ada implikasi nya terhadap ekonomi, ya itu resiko daripada menjaga kedaulatan itu. toh China nya merupakan investor ke tiga di Indonesia ya kan, dan juga China pasti membutuhkan Indonesia sangat membutuhkan Indonesia. jadi tidak perlu khawatir dengan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (7/1/2020).

Menurut Syarief, dalam kasus Natuna Indonesia tidak boleh negosiasi dengan China. Karena jika ada negosiasi, konsekuensinya harus ada yang diberikan Indonesia ke China untuk mempertahankan perairan Natuna.

Padahal, menurut Syarief Hasan, Pemerintah Indonesia seharusnya hanya perlu memastikan Pemerintah China mematuhi konvensi Unclos 1982, yang menyatakan Natuna sebagai bagian dari wilayah perairan Indonesia.

Baca: Pemerintah Bisa Saja Tinjau Kembali Investasi China di Indonesia

"Mereka (China) juga membutuhkan kita, jadi kita harus tegas dan tidak boleh negosiasi, negosiasi kan berarti take and give gitu, kita hanya menginginkan agar China mentaati UNCLOS yang diratifikasi bersama," katanya.

Baca: Demokrat: Jokowi Harus Belajar dari SBY Saat Sikapi Klaim Blok Ambalat, Jangan Loyo Soal Natuna!

Syarief yang juga menjabat sebagai wakil ketua MPR itu mengatakan, masalah klaim China tersebut terjadi karena pemerintah terlalu terlena dengan pernyataan pejabat China yang mengaku menghormati kedaulatan Indonesia. Sehingga, menyepelekan 9 garis putus-putus (Nine Dash Line) yang menjadi dasar argumen China mengklaim Natuna.

"Kita mengambil asumsi bahwa 9 dash itu tidak ada pengaruhnya dan itu berulang-ulang pejabat China mengatakan itu. ini sudah ditegaskan juga oleh Menlu pada saat rapat dengan Komisi I. bahwa para pejabat China tidak ada masalah dengan republik Indonesia," ujarnya.