Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Beda Sikap Para Menteri Jokowi Soal Natuna: Luhut Panjaitan, Prabowo Subianto, hingga Mahfud MD

Masuknya kapal asing China ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, merenggangkan hubungan di antara kedua negara.

Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Sri Juliati
zoom-in Beda Sikap Para Menteri Jokowi Soal Natuna: Luhut Panjaitan, Prabowo Subianto, hingga Mahfud MD
TRIBUN/SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kapal perang Usman Harun di Puslabuh TNI AL d Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2020). Selain itu Jokowi juga mengadakan silaturahmi dengan para nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna. 

Mahfud meminta seluruh kapal asing yang masuk di perairan Indonesia untuk diusir.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube TVOneNews.

Mahfud menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.

"Karena kalau kita mau berunding, kita mengakui kalau perairan itu ada sengketa. Ini tidak ada sengketa, milik Indonesia secara penuh."

"Kalau cari masalah ya kita usir (kapal China) dengan segala kemampuan kita, kita halau kapal nelayan dan pengawalnya."

"Kalau mau dipermasalahkan berarti itu multilateral urusan PBB, bukan urusan China dan Indonesia," jelas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut jalur negosiasi hanya dilakukan ketika daerah itu merupakan daerah sengketa.

Berita Rekomendasi

"Terkait dengan kapal ikan China yang dikawal resmi pemerintah China di Natuna, prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," kata Mahfud.

Sedangkan, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia sehingga tidak perlu negosiasi bilateral.

Pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia termasuk Laut Natuna.

"Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada. Kami akan mempertahankan kedaulatan kita. Tugas konstitusional semua aparat negara dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya," ujar Mahfud.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)

 
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas