Fadli Zon Minta Patroli di Laut Natuna Dilengkapi Drone
Fadli Zon menilai patroli yang dilakukan Badan Kemanan Laut (Bakamla) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Laut Natuna harus dilengkapi drone.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
"Kenapa mereka lari ke Natuna? Alasan utamanya adalah potensi ikan serupa di perairan mereka sudah mulai menipis sehingga mereka (Vietnam) memberdayagunakan 2.134 kapal yang dimiliki di atas 50 gross ton lari ke perairan kita," kata dia.
Di sisi lain ucap Abdul, China juga mengklaim Laut Natuna Utara merupakan zona tradional nelayannya mencari ikan.
Khusus untuk China ucapnya, tak hanya sumberdaya perikanan yang diincar. Abdul menilai China juga mengincar Laut Natuna Utara karena kaya akan sumberdaya minyak dan gas.
Ia mengatakan, kata kunci dari persoalan di Natuna yakni keberadaan.
Ia menilai pemerintah Indonesia harus selalu hadir di Laut Natuna Utara untuk menunjukan bahwa Indonesia berdaulat atas wilayah tersebut.
Di sisi lain ia menilai, para nelayan Indonesia pun harus ramai-ramai mencari ikan di Natuna untuk menunjukan bahwa sumberdaya perikanan di wilayah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.
Mahfud MD ke Natuna
Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan berencana ke Natuna Kepulauan Riau pekan depan.
Ia mengatakan, hal itu adalah bagian dari cara pemerintah untuk menunjukan hak berdaulatnya atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ke China.
"Presiden hari ini ada di sana. Saya minggu depan ada di sana. Pokoknya kita lihatkan saja itu milik kita," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Rabu (8/1/2020).
Ia pun menegaskan kembali sikap pemerintah Indonesia yang tetap akan mempertahankan hak berdaulat di perairan tersebut.
Mahfud juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan bernegosiasi tentang hak kepemilikan perairan tersebut secara hukum internasional dengan Pemerintah China.
Meski begitu, ia mengatakan pemerintah Indonesia masih berusaha juga untuk menyelesaikan persoalan masuknya kapal-kapal ikan dan kapal patroli pengawal pantai China ke ZEEI Indonesia di Perairan Natuna Kepulauan Riau.
"Tidak akan nego soal kepemilikan tentang hak itu yang sudah diperoleh secara hukum internasional. Bahwa diplomasi itu kan tidak bisa selesai pagi ngomong sore selesai," kata Mahfud.
